RIAUIN.COM - Delapan hari sudah Giono Setro Karyo (71), jemaah umroh Travel AET Pekanbaru yang dinyatakan terpapar Covid-19 varian baru dan sedang dirawat di Serdang Hospital, Kuala Lumpur, Malaysia.

Giono dirawat sejak Kamis (26/1/2023) kemarin dan saat ini sudah masih dalam penanganan medis secara intensif. Yang menjadi kekhawatiran bagi pihak keluarga adalah soal biaya perawatan Giono selama di rumah sakit. Apakah ditanggung keluarga, pihak travel atau pemerintah.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Haji dan Umroh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, H Syahruddin mengatakan, pihaknya baru mendapat informasi dari pihak AET Travel pada Rabu kemarin.

"Ini sebenarnya menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara perjalanan umroh tersebut (BPIU). Namun hal itu juga sesuai dengan perjanjian pada waktu merekrut jemaah itu. Apakah dalam perjanjian itu disebutkan sakit mana saja yang akan ditangani oleh travel tersebut," kata Syahruddin ketika dijumpai di ruangannya Kantor Kanwil Kemenag Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (2/2/2023).

Dijelaskannya, apabila tidak ada tertulis dan disebutkan dalam perjanjian, maka masalah tersebut bisa dibicarakan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak.

Soal masalah tanggungan biaya perawatan, Syahruddin menyebut bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Riau.

"Ternyata pemerintah tidak mengcover penanganan seperti itu (Covid-19, red) di negara orang. Aturan di pemerintah kita, apabila ada warga yang terpapar Covid di negara kita, apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing, betul-betul Covid itu ditangani oleh pemerintah. Artinya warga tersebut gratis (berobat, red). Tapi kalau dia berada di negara orang, maka itu menjadi aturan di negara tersebut. Artinya itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah kita, walaupun itu warga kita," jelas Syahruddin.

Seharusnya, kata Syahruddin, pihak travel sebelum merekrut jemaah bergabung dengan perusahaannya harus ada beberapa persyaratan dan kesepakatan yang dibuat bersama. 

"Karena kita ketahui, travel itu tidak bisa lepas diri dalam masalah ini. Pada waktu mengurus izin  travel, itu bunyinya adalah Izin Usaha Berbasis Resiko (IUBR). Jadi jangan hanya memikirkan untungnya saja, tetapi adalah sejauh mana dia bisa menangani resiko yang mungkin terjadi. Tapi bisa disepakati sebenarnya dari awal ketika (jemaah, red) bergabung dengan travel supaya lebih aman. Kalau tidak harus dibicarakan dengan keluarga, umpamanya fifty-fifty," lanjut dia.

Selain itu, jemaah juga bisa menuntut pihak travel ke jalur hukum kalau senadainya tidak bertanggungjawab atas kejadian atau musibah yang dialami.

"Apabila ternyata setelah diproses secara hukum travel ini memang betul-betul salah maka kami bisa mengajukan ke pusat untuk pencabutan izinnya," tegas Syahruddin. 

Syahruddin menerangkan, tugas dari Kemenag dalam hal ini adalah mengawasi mulai dari proses rekrutmen jemaah, sistem keuangannya, keberangkatannya hingga kembali ke tanah air. Ia pun berharap kedepannya peristiwa yang menimpa Giono ini tidak terjadi lagi. 

Untuk itu, kepada masyarakat ia menghimbau agar selalu jeli dalam memilih travel umroh supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan. Kemudian, kepada penyelenggara umroh agar selalu bisa menjaga kepercayaan jemaah dan bertanggungjawab.

"Jemaah harus betul-betul mempertanyakan apa saja yang menjadi hak ketika bergabung dengan travel ini, kalau perlu dibicarakan masalah-masalah seperti ini, terdampar di negara orang, itu harus jelas. Kalau tidak ada kesepakatan bisa menimbulkan masalah bahkan sampai berakhir ke jalur hukum. Pihak travel juga harus ingat bahwa izin usaha saudara ini adalah izin usaha berbasis resiko. Resiko-resiko itu akan datang setiap saat, jadi seharusnya jangan lepas tangan," pungkasnya.

Terkait hal ini, pimpinan AET Travel Pekanbaru, Ust H Syamsul belum memberikan jawaban. Sambung telepon via WhatsApp tidak diangkat. Pesan yang dikirim juga tidak dibalas dengan status centang dua biru.-dnr