RIAUIN.COM- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir SH LLM memaparkan, honorarium Badan Adhoc menempati urutan tertinggi dalam usulan penganggaran Pilkada serentak 2024. Angka persentasinya mencapai 59.36 persen atau Rp272 miliar dari Rp458 miliar dari anggaran yang diusulkan KPU Provinsi Riau.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir SH LLM kepada media, Senin (23/1/2023) menjelaskan skema pembiayaan opsi pertama jika sepenuhnya dibiayai Pemprov Riau. Untuk tahapan pelaksanaan tahapan Pilkada persentasinya hanya 31.08 persen atau sebesar Rp142 miliar. Sisanya, yang terkecil 9.57 persen atau Rp43 miliar untuk operasional dan administrasi perkantoran.
“Postur angka persentasinya juga sama seperti yang diajukan oleh KPU kabupaten/kota. Karena pedomannya sudah ditetapkan oleh KPU RI dan Kementerian Keuangan,” tegas Ilham.
Disebutkan Ilham, KPU provinsi dan kabupaten/kota menyusun anggaran kebutuhan biaya penganggaran Pilkada 2024 berpedoman pada pedoman yang ada secara terperinci. Anggaran tersebut dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian honorarium, ada 8 kegiatan; bagian persiapan dan pelaksanaan, ada 17 kegiatan; dan bagian operasional dan administrasi perkantoran, ada 9 kegiatan.
“Pedoman kami surat keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta peraturan dan surat Menteri Keuangan,” imbuh mantan jurnalis itu.
Sedangkan untuk pembiayaan atau honorarium rincian di setiap kegiatan, kata Ilham pedomannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Turunan dari PMK di atas adalah Surat Menteri Keuangan Nomor: S-647/MK.02/2022 tentang Biaya Masukan Lainnya (SBML) tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada.
"Di surat Menteri Keuangan tersebut honor Badan Adhoc ditetapkan kenaikannya hampir 100 persen lebih dari Pilkada sebelumnya. Ada pun Badan Adhoc yang memerlukan anggaran tertinggi itu meliputi; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS," jelasnya.
Jika diperinci lebih detil kata Ilham, jumlah kecamatan di Riau ada 172 kecamatan. Untuk setiap kecamatan ada 5 anggota PPK, dibantu 3 tenaga kesekretariatan. Maka, diperlukan sebanyak 1.376 orang tenaga Badan Adhoc di tingkat kecamatan. Sementara jumlah desa/kelurahan di Riau ada 1.862 desa/kelurahan. Untuk setiap desa/kelurahan ada 3 (tiga) anggota PPS, dibantu 3 tenaga kesekretariatan. Jadi dibutuhkan sebanyak 11.172 orang Badan Adhoc di tingkat desa/kelurahan.
Begitu pula untuk jumlah TPS, lanjut Ilham berdasarkan data pemilih berkelanjutan (DPB) semester I tahun 2022 atau saat KPU Provinsi menyusun anggaran kemarin ada 20.241 TPS. Jika di TPS ada sebanyak 7 (tujuh) anggota KPPS, dibantu 2 (dua) orang tenaga pengamanan TPS, maka dibutuhkan sebanyak 182.169 orang Badan Adhoc di sana.
“Kalau dijumlahkan semua Badan Adhoc se-Riau hitung-hitungan riilnya ada sekitar 194.717 orang tenaga. Dan anggaran pembiayaan terbesar ada di sana,” tutur Ilham. -rls, vie
Berita Lainnya
Target 8 Kursi di Pileg, Ketua Gerindra Siak Siap Bertarung di Pilkada 2024
Tak Lolos Vermin, 3 Bacalon DPD Mengadu ke Bawaslu Riau
KPU Riau Umumkan 34 Bacalon DPD Penuhi Syarat Dukungan Administrasi
Sambangi MUI, DPW Partai Perindo Riau Komit Anti Black Campaign
Maju di Pilkada, Ketua Golkar Siak Tak Ikut Pileg 2024?
Ditutup Malam Tadi, KPU Nyatakan Satu Bacalon DPD RI Mundur
Target 8 Kursi di Pileg, Ketua Gerindra Siak Siap Bertarung di Pilkada 2024
Tak Lolos Vermin, 3 Bacalon DPD Mengadu ke Bawaslu Riau
KPU Riau Umumkan 34 Bacalon DPD Penuhi Syarat Dukungan Administrasi
Sambangi MUI, DPW Partai Perindo Riau Komit Anti Black Campaign
Maju di Pilkada, Ketua Golkar Siak Tak Ikut Pileg 2024?
Ditutup Malam Tadi, KPU Nyatakan Satu Bacalon DPD RI Mundur