RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghibahkan Sistem Merit Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat.

Replikasi sistem manajemen ASN tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Bupati Sijunjung Benny Dwipa Yuswir di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/1).

"Saya senang karena ilmu itu harus ditularkan. Jadi, saya hibahkan ilmu dari sistem kami kepada Pemkab Sijunjung," kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Kesepakatan bersama itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sijunjung.

Ridwan Kamil mengaku telah melakukan sejumlah terobosan sejak memimpin Provinsi Jawa Barat, salah satunya ialah manajemen kepegawaian. Dengan teknologi sistem merit tersebut, Kamil mengatakan pihaknya berhasil meminimalkan tindak korupsi jual beli jabatan dan meningkatkan kompetensi ASN.

"Kami punya puluhan terobosan yang kelasnya sudah terbaik se-Indonesia. Kami berantas korupsi jual beli jabatan melalui sebuah teknologi merit system," tambahnya.

Melalui sistem itu, para ASN di Pemprov Jawa Barat mendapat penilaian kinerja setiap hari oleh atasan, kolega setara, dan bawahan. Hal itu membuat penilaian kinerja ASN menjadi lebih objektif.

"Yang dievaluasi jadi lebih objektif, yaitu kecerdasan, integritas, kecakapan mengambil keputusan, dan kontribusi kepada organisasi," katanya.

Replikasi sistem merit itu tidak hanya kepada Pemkab Sijunjung. Inovasi sistem merit manjaemen kepegawaian ASN dari Pemprov Jawa Barat juga direplikasi ke sejumlah pemda di Tanah Air. Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) juga menyebut kinerja sistem merit Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbaik di Indonesia.

"Menurut KASN, kinerja terbaik merit system se-Indonesia adalah Pemprov Jabar," kata Ridwan dikutip dari antara.

Bahkan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Jawa Barat sudah diadopsi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian dijadikan standar nasional.

"Itu baru satu inovasi. SIPD yang diadopsi Kemendagri itu kreasi kami yang kemudian dijadikan standar nasional," katanya.

Dia juga mengatakan tugas pemimpin adalah menyederhanakan kompleksitas mulai dari dapur sendiri. Bila dapurnya rapi, dalam hal ini instansi, maka halamannya pun akan ikut bersih.

"Itulah kenapa kami selama empat tahun mereformasi sangat komprehensif, mendalam, dan full digital; sehingga PNS di Jabar tidak perlu lagi bekerja di hal-hal rutin. Mereka digeser untuk pekerjaan yang dinamis yang tantangannya selalu berbeda," jelasnya.

Ridwan Kamil berharap Pemkab Sijunjung dapat menjadi pemda terbaik di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Kuncinya, menurut dia, adalah kemauan politik, yakni pemimpin yang mau berubah dan turun tangan untuk membawa daerahnya pada kemajuan.

"Semoga Sijunjung jadi yang terbaik di Sumbar, bahkan se-Indonesia; itu harapannya," katanya.

Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jawa Barat membuka diri bagi pemda lain yang ingin berkolaborasi.

"Mari perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi karena kita NKRI," ujarnya.

Sementara itu, Benny Dwipa Yuswir mengatakan reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah pusat menjadi komitmennya untuk belajar ke Pemprov Jawa Barat.

"Reformasi birokrasi menjadi komitmen kami untuk bisa belajar ke Jabar. Ini yang kedua, dulu juga belajar tentang pengelolaan BUMD migas ke Jabar," kata Benny.

Dia berharap sistem merit kepegawaian Jabar yang akan diterapkan Kabupaten Sijunjung memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menghadirkan pelayanan publik dengan baik.

"Ini menjadi kerja sama yang baik dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini jadi komitmen juga bagi Sijunjung untuk mau terus belajar dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada di Jabar," kata Benny. (*)