Sementara untuk calon legislatif KPU, sebut dia, hanya akan melakukan cek ke sekolah calon bila ada pengaduan soal dugaan ketidakabsahan ijazah calon yang digunakannya mendaftar di KPU.

"Kalau ijazah calon legislatif akan kita telisik sampai ke sekolah bila ada pengaduan dari masyarakat saja, yang meragukan ijazah seorang caleg. Sebab kan caleg ini banyak, kalau kita cek semua tak cukup personil dan waktu," terang Dahlan.

Untuk itu, Dahlan meminta masukan masyarakat bila memiliki informasi mengenai ijazah para bakal caleg. Masukan informasi dari masyarakat ini, kata Dahlan sangat membantu KPU dalam hal memastikan keaslian ijazah para calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang.

Dahlan juga meminta partai politik benar-benar selektif dalam merekrut calon legislatif dan calon bupati maupun calon wakil bupati. Baik selektif melakukan skrining ijazah dan dokumen administrasi lainnya, termasuk harus selektif dalam hal memverifikasi rekam jejak, etika moral para calon.

"Kita harapan teman-teman di parpol juga melakukan skrining baik itu, ijazah, dokumen administrasi lainnya. Termasuk selektif dalam menjaring calon yang baik secara etika dan moral," harap Dahlan. -naz