RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menegaskan petani butuh kelembagaan yang kuat guna menuju kedaulatan atas produksi komoditinya.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madrianto kelembagaan bisa dalam bentuk koperasi. Selama ini harga komoditi sangat bergantung pada pemodal atau perusahaan besar seperti misalnya kelapa sawit, gambir, karet dan berbagai jenis komoditi lainnya.

"Sehingga sulit petani menjadi kesulitan untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangganya," ujarnya di Painan.

Sementara di lain sisi mereka tidak mampu melawan kehendak harga yang ditentukan pasar, karena sebagian besar kriteria petani di Pesisir Selatan adalah berskala kecil dengan lahan yang terbatas.

Bahkan beberapa diantaranya berstatus petani penggarap lahan. Dengan adanya sebuah kelembagaan yang solid petani dapat mengambil kebijakan lain jika harga belum memuaskan.

Selain pemasaran keberadaan lembaga tersebut juga bisa meringankan beban petani untuk modal tanam. Karenanya lanjut Madrianto pemerintah kabupaten sangat mendukung pembentukannya.

Dukungan tersebut sejalan dengan upaya mencapai kemandirian petani yang pada akhirnya berdampak positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi keluarga petani.

"Jadi, posisi tawarnya harus kuat dulu baru bisa sejahtera. Dengan ada kelembagaan itu petani memiliki manajerial yang jelas," terangnya dikutip dari antara.

Upaya mencapai kemandirian petani juga ditopang dengan berbagai kebijakan dan stimulan mempercepat hilirisasi, sehingga memberi nilai tambah produk pertanian unggulan melalui sentuhan industri.

Menurutnya kemandirian petani sangat menentukan terhadap target kemandirian perekonomian daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Sebab hingga kini sektor pertanian masih menjadi primadona pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih dari 35 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ditopang sektor pertanian.

Sektor pertanian juga tercatat sebagai lapangan usaha penyerap tenaga kerja paling banyak. Lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja di Pesisir Selatan berada di sektor pertanian.

"Karena itu pemerintah kabupaten menjadikan sektor pertanian sebagai program prioritas," tuturnya. (*)