"Jika pemerintah tidak mengurangi subsidi akan membebani APBN. Persoalan inflasi, akan tetap terjadi, hanya saja negara harus menjaga kestabilan." tutur Dahlan Tampubolon dalam penyampaian Materinya. 

Narasumber kedua, Raden Tri Wahyu menyampaikan Pertamina hanya sebagai pelaksana, yang menentukan harga pasar itu ada di Pemerintah dengan kordinasi BPH Migas. 

"Saat isu rencana kenaikan BBM, saya pikir itu kebijakan keliru. Setelah saya melakukan kajian , keadaan global memaksa Pemerintah harus mengambil kebijakan menaikan harga BBM subsidi, ditambah BBM subsidi tidak tepat sasaran, yang lebih banyak dinikmati masyarakat kalangan menegah ke atas. Oleh karena itu, pertamina harus memperketat pengawasan akan potensi penggelapan BBM subsidi," ujar Muhammad Iqbal sembari memberi pemahaman kepada GMKI. 

Kordinator Wilayah XIII PP GMKI, Hermanto Romora S menyampaikan FGD ini penting, sebagai kajian lebih terukur dan objektif untuk menyuarakan serta melakukn gerakan menyikapi isu kenaikan BBM. 

Dalam menyikapi kenaikan harga BBM di tengah meningkatnya angka inflasi di Indonesia terkhusus Riau, Korwil XIII PP GMKI memberikan 6 point pernyataan sikap yaitu : 

1. Pertamina tidak boleh hanya berorientasi bisnis tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat Indonesia, namun menjadi perusahaan negara yang menjaga kedaulatan energi Indonesia. Harga Minyak Mentah dunia telah menyentuh $80 Dolar per barel. Korwil XIII PP GMKI, meminta Pertamina dan pemerintah menurunkan harga BBM subsidi menjadi harga Rp 8.000 per liter. Pertamina dan pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat!

2. Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan harus meningkatkan produksi lifting dengan membuka sumur baru untuk meningkat produksi lifting nasional serta menekan impor BBM dari luar negeri.

3. Meminta Pertamina Patra Niaga memenuhi kebutuhan BBM di PKU agar tidak langka, serta penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

4. Meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan kendaraan roda 4 untuk menggunakan BBM non subsidi.

5. Pertamina harus memberdayakan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam mengelola blok rokan dan sumur lainnya agar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat Riau. 

6. BLT adalah program yang rentan terhadap penyalahgunaan uang negara karena data yang tidak tepat sasaran. BLT tidak mengajarkan kemandiran pada rakyat. GMKI meminta agar pengalihan dana subsidi BBM digunakan untuk revitalisasi transportasi umum di Riau dan gratis untuk masyarakat atau pemerintah memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat mulai dari SD, SMP dan SMA.

"Saya berharap pemerintah mendengarkan sikap kritis dari  seluruh mahasiswa kristen di Provinsi Riau," tutup Hermanto Romora S selaku Kordinator Wilayah XIII GMKI.rls