"Dengan anggaran yang terbatas kita mencoba memaksimalkan guna membantu masyarakat kita. Kita ketahui untuk berobat saja mereka tidak ada BPJS, apalagi untuk biaya transportasi rujukan," ujar Djamilah.

Guna memaksimalkan kegiatan ini kedepannya, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menganggarkan kegiatan tersebut, kata Djamilah lagi, pihaknya akan mencoba memprioritaskan di tahun 2023, dalam meningkatkan jumlah pasien yang menerima rujukan.

"Sebenarnya kita bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, mungkin dari CSR mereka. Mungkin Camat bisa berinisiatif untuk bekerjasama guna membantu masyarakat kita. Kami juga akan mecoba menjajaki kerjasama dengan Baznas," terangnya.

Selain itu, dijelaskan Djamilah, pihaknya juga akan membentuk tim yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk seluruh Camat di dalam tim tersebut.

"Agar tanggung jawab masyarakat kita ini tidak hanya kepada K3S ataupun Dinas Sosial, tetapi menjadi tangung jawab pemerintah daerah secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua K3S Zulaikhah mengungkapkan, ini merupakan salah satu kegitan dari K3S melalui Dinas Sosial untuk tahun 2022.

"Jadi memang setiap tahunnya kita memberikan bantuan biaya transportasi rujukan kepada warga masyarakat yang membutuhkan," sebut istri orang nomor satu di Kabupaten Inhil tersebut.

Melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan, Zulaikhah berharap ke depan bisa ditingkatkan dari segi anggaran.

"Seperti hari ini, bantuan biaya ke pekanbaru sebesar Rp1,5 juta, mungkin kedepannya bisa kita tambah. Karena banyaknya warga kita yang sakit dan perlu rujukan tapi mereka tidak mampu," ucap Zulaikhah.

Selain itu, ke depan mungkin bisa diprogramkan bantuan bagi pendamping transportasi biaya pasien. -adv