PEKANBARU - Pada hari kamis  3 Agustus 2017 lalu, Dirut BRK Irvandi Gustari menjelaskan kepada Sekdaprov Riau bertempat di ruang rapat Sekdaprov Kantor Gubernur Riau tentang adanya pernyataan adanya keterlambatan pembayaran gaji guru.

Setelah dijelaskan mekanismenya  maka sebenarnya terhitung pembayaran gaji 1 Agustus yang lalu, sudah berjalan baik. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Dirut BRK Irvandi Gustari, Sekretaris Dinas Pendidikan Riau Ahyu Suhendra,  Pimpinan Cabang Utama BRK Azhar Effendi, Pimpinan Seksi Pelayanan Cabang Utama BRK Melani, Corsec BRK Winovri.

Sekretaris Dinas Pendidikan Riau Ahyu Suhendra mengakui bahwa semenjak urusan kepegawaian gaji guru SMA dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Prop Riau, maka diakui bahwa SP2D yang dari Disdik Riau adakalanya mengalami keterlambatan diserahkan kepada BRK karena adanya proses peralihan administrasi.

"Tidak jarang pula berkas SP2D tersebut diserahkan ke BRK sudah melewati tanggal 1 hari bulan. Akibatnya proses eksekusinya di Bank Riau Kepri yang dengan sistem teknologi yang canggih, bisa diproses langsung dalam hari yang sama, juga mengalami keterlambatan pula untuk pembayaran gaji. Jadi BRK bila menerima berkas dokumen administrasinya sebelum tanggal 1 maka pembayaran gaji juga bisa dieksekusi langsung kepada para guru pada tanggal 1 hari bulan, sebab teknologi BRK yang didukung dengan sistem yang canggih tidak perlu dilakukan proses input satu persatu lagi, dan diproses melalui by System," jelasnya.

Dijelaskan oleh Sekretaris Diknas Riau, bahwa semenjak SMA dibawah koordinasi Pemrov Riau, maka gaji guru SMA diproses administrasinya oleh Dinas Pendidikan Riau dan selanjutnya untuk urusan proses administrasi gaji bekerja sama dengan Cabang Utama Bank Riau Kepri.

"Bila data telah diterima oleh Cabang Utama Bank Riau Kepri dari Dinas Pendidikan Riau, maka secara sistem oleh BRK (bukan diinput satu persatu) langsung di transfer ke cabang BRK di setiap Kota/ Kabupaten di Riau dan pada hari yang sama seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing nasabah," terangnya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa berkas dokumen SP2D dari pihak  Dinas Pendidikan Riau, harus menyerahkan berkas tersebut kepada BRK 2 atau 3 hari sebelum tanggal 1 hari bulan, dan dengan demikian seperti yang sudah berjalan saat ini, dimana untuk pembayaran gaji tanggal 1 Agustus 2017 lalu yang sudah  tepat waktu tersebut, pihak Disdik Riau sudah menyerahkan berkas dokumen administrasinya 3 hari sebelumnya pada tanggal 28 Juli lalu dan terbukti berjalan lancar.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaporkan kepada Sekdaprov Riau, tentang adanya Pemkab Rohul yang memindahkan pengelolaan Kasda nya kepada Bank lain. Disampaikan kepada Sekdaprov bahwa komunikasi selalu berjalan baik dengan Bupati Rohul Suparman, dan pada tanggal 2 Agustus 2017 Rabu lalu, dari BRK yaitu Direktur Operasional Denny Mulia Akbar dan Pimpinan Divisi MSDM Yuharman telah menjumpai Bupati Rohul dan pertemuan berjalan dengan hangat, dan dalam pertemuan tersebut, pihak Bupati bahkan menginfokan segera akan menambah saham di BRK, sebab saham Pemkab Rohul di BRK, masih relatif kecil di BRK yaitu  masih dibawah 1% atau tepatnya 0,78%. 

Bahkan pihak Bupati Rohul berniat nantinya dilakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif, juga akan menjalin kerjasaman lagi dengan BRK.

Dalam kesempatan yang sama, Irvandi juga menjelaskan bahwa ROE (return on equity) BRK yang berkisar 19- 23% setiap tahunnya, memang menjadi daya tarik bagi pemegang saham dari Pemrop Riau dan Pemprop Kepri serta 19 Pemko/ Pemkab yang ada di Riau dan Kepri untuk segera menambah sahamnya di BRK.  Hal itu disampaikan oleh sejumlah Bupati dan Walikota pada saat RUPS tahunan dan RUPS LB pada 3 Maret  2017 yang lalu untuk niat mereka menambah modal di BRK.

Dijelaskan oleh Irvandi bahwa saat ini komposisi Dana Pemda di BRK sudah semakin mengecil dan berkisar 24% per 3 Agustus yang lalu. Saat ini jumlah Dana Pihak Ketiga BRK berjumlah Rp, 19,3 Triliun dan jumlah dana Pemda ( se Riau dan Kepri) berjumlah Rp. 4,3 Triliun.  Dari Rp 4,3 Triliun tersebut didominasi oleh dana milik Pemprop Riau. 

Saat ini pemegang saham terbesar BRK adalah Pemrop Riau 39% dan  urutan kedua dan ketiga adalah Pemkab Bengkalis 12% dan selanjutnya Pemkab Kampar 11%. Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRK saat ini memang sudah didominasi oleh dana non pemda yaitu sebesar 74%.
Untuk kinerja sampai akhir Juni 2017 ini , walaupun perekonomian Riau lagi belum stabil yaitu tumbuh 2,8% dan tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri 2,02%, maka BRK tetap bekerja mengacu kepada acuan target pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,2%, bererkat sinergi semua pihak di BRK, maka per 31 Juni atau kinerja semester 1 2017, laba BRK meraih 107% dari target untuk semester 1 tersebut yaitu Rp. 308 Milliar.

Untuk pengakuan pihak eksternal diakui sudah semakin meningkat dan termasuk untuk tingkat nasional, dimana untuk Cabang Jakarta yang baru diresmikan pada April 2017 lalu atau 4,5 bulan lalu, sudah mencapai assetnya sebesar Rp.1,5 trilliun, dan sudah berlaba sekitar Rp. 1,3 Milliar.  Ini merupakan bukti di Jakarta pun  BRK sudah diakui keberadaannya dan dipercaya.

Kepercayaan itu  juga didukung dengan adanya sejumlah award yang diterima BRK. Pada akhir than 2016, BRK mendapat Award sebagai "The Truts Company" di Indonesia.

Penghargaan itu diterima hanya 25 perusahaan terbaaik di Indonesia antara lain Bank Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, PGN dan  dari 27 BPD yang ada di Indonesia , hanya 3 BPD yang masuk dalam kelompok 25 terpercaya tersebut, yaitu BRK, BJB dan Bank DKI.  Dari segi servis juga telah mengalami kemajuan yang pesat, dan dari survey MRI untuk tahun 2016 dan Awardnya diserahkan pada Februari 2017 lalu, maka BRK telah meraih posisi rangking 2 Nasional setelah Bank Jatim. 

Untuk sampai Juli 2017 ini BRK telah meraih award nasional sebanyak 20 Award. Pada tanggal 10 Agustus nanti dari Majalah Infobank akan memberikan Award lagi kepada BRK sebagai Bank kategori Kinerja Keuangan Sangat Baik selama 10 tahun berturut-turut. (hrc)