Widhi juga menjelaskan, dalam pemeriksaan diungkapkan adanya permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Hasil pemeriksaan BPK RI ini, akan disampaikan kepada DPRD dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

BPK RI Perwakilan Riau mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholder), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sementara itu, Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, Pemkab. Inhu telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Riau.

Bupati Rezita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Riau yang telah berkenan melakukan audit terhadap LKPD Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2021 melalui pemeriksaan interm yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 26 Februari 2022 dan pemeriksaan substantif yang dilaksanakan pada 7 Maret sampai 7 April 2022 lalu.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan. Namun demikian, karena kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan dengan adanya perubahan aturan tentang pola penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang ada sekarang ini sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindak lanjuti demi perbaikan ke depan," ujar Bupati Rezita.

Selanjutnya, Bupati Rezita bersama jajaran dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut telah menyusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu. 

"Selama dalam proses audit, mulai entry meeting, exit meeting sampai dengan penyerahan hasil audit apabila terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ungkapnya.

"Mewakili pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu saya mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPK Perwakilan Riau beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab. Inhu dengan memberikan opini WTP atas audit LKPD tahun anggaran 2021 yang merupakan pencapaian keenam Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu secara berturut-turut," ucap Bupati Rezita.

Bupati Rezita juga berharap kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dapat terus dijalin dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Inhu, H Hendrizal, Asisten Pemerintahan dan Kesra H Syahruddin, Asisten Perekonomian dan Pembanguanan Paino, Asisten Adm Umum, Hj Erlina Wahyuningsih, Inspektur Inspektorat Boyke D E Sitinjak,  Kabanpenda Kabupaten Inhu, H Arief Fadillah, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Inhu, Riswidiantoro dan Kabag Protokol Kompim Setda, Rina Julianti. -gus