"Cek sama dokter apakah ada penyakit bawaan atau phobia. Jangan nanti gara-gara itu, anak tidak mau sekolah, ini kan melanggar HAM," katanya.

Ruslan mengaku mendukung kebijakan pemerintah. Namun, terkait surat edaran wajib vaksin sebelum ikut PTM, ia tidak sepakat.

"Kita dukung program pemerintah. Tapi ya caranya dengan santun, jangan dipukul sama ratakan. Saya pikir dalam hal ini Pemko untuk meninjau ulang. Bila perlu mencabut surat edaran itu. Jangan gara-gara ini, anak trauma dan tidak mau lagi sekolah," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Yasser Hamidy. Yasser menilai kebijakan yang dikeluarkan Disdik Kota Pekanbaru tidak sesuai dan menakut-nakuti.

Yasser menilai poin yang paling menjadi sorotan dalam surat edaran itu tentang proses belajar tatap muka hanya dapat diikuti peserta didik yang telah divaksinasi. Terhadap peserta didik yang belum divaksinasi, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online atau daring.

"Saran saya, sebaiknya Disdik pakai pola mendidik dan persuasif dalam proses vaksinasi bagi para pelajar. Bukan pola menakut-nakuti seperti itu," kata Yasser.

Setelah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, politikus PKS ini minta Disdik mempertimbangkan kembali surat edaran tersebut. Termasuk pertimbangan bagi pelajar atau siswa yang tidak bisa divaksin.

"Sebab, banyak masukan dari orang tua siswa yang keberatan dengan poin ke-3 surat edaran Disdik Kota Pekanbaru tersebut," ujarnya lagi.

Menindaklanjuti persoalan ini, Komisi III, yang membidangi pendidikan, akan segera memanggil Disdik. Termasuk Dinkes Kota Pekanbaru untuk memberikan penjelasan.

"Secepatnya kita akan panggil Disdik dan Dinkes. Kita ingin penjelasan dari mereka. Karena kita ketahui tidak semua anak bisa divaksin, bagi anak-anak yang ada penyakit tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa divaksin dan harus lebih baik penanganannya," katanya.-dnr