Pekanbaru, Riauin.com - Pemerintah Provinsi Riau dipuji oleh KPK terkait pelibatan publik dalam mengkoordinasikan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan komunitas dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Riau.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bidang Community Development KPK RI Ramah Handoko saat melepas Tim Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (24/7).

"Ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat ajaib, di Indonesia sendiri baru terjadi di Provinsi Riau karena biasanya hanya mengkoordinasikan pemda saja," ujar Ramah Handoko.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada tahun depan program community development ini akan mengawal seluruh kabupaten intervensi yang dilakukan oleh koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) KPK, yang mana sebagian besarnya akan menggunakan metode dan strategi yang digunakan di Provinsi Riau.

"Jadi pelepasan tim ini merupakan momen yang penting karena ini merupakan hal yang positif dan membangun," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang didukung oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) ini, KPK kekurangan resources yang banyak. Ia kemudian berpesan agar kegiatan community development ini terus saling berkoordinasi meskipun tidak ada kehadiran KPK di desa-desa tersebut.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah terbentuknya sebuah forum aktivitas yang memungkin kita saling berkoordinasi, berkomunikasi, dan mencari solusi bersama-sama dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat," kata Ramah Handoko.

Dengan adanya kegiatan community development ini, ia berharap Riau yang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat tensi yang sangat tinggi, dapat menularkan semangat ke daerah-daerah yang memiliki tingkat tensi yang sangat tinggi lainnya seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur dalam upaya pencegahan korupsi.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk Indonesia yang lebih baik," tutupnya. (mcr)