PEKANBARU, Riauin.com - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda bersama Pers di Kota Pekanbaru dan mahasiswa mendukung pembubaran Organisasi Masyarakat anti pancasila. Hal itu dititegaskan dalam  diskusi publik Save NKRI mengusung tema" Peran Pers dan mahasiswa dalam mendukung pembubaran ormas anti pancasila. Kegiatan tersebut diselenggarakan  Forum pemerhati sosial berlangsung, Kamis,(20/7), di salahsatu restoran di Pekanbaru.

Wan Abu Bakar, Ketua DPW Muhammadiyah Riau, mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas), sangat diperlukan saat ini. Sebab diyakini menjadi senjata ampuh untuk menjaga keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Perppu juga tidak untuk membubarkan satu Ormas saja, tetapi juga berlaku terhadap Ormas manapun yang dalam aktivitasnya bertentangan dengan Pancasila.

"Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini selayaknya harus digunakan untuk kepentingan negara," katanya dihadapan puluhan mahasiswa perguruan tinggi se- Pekanbaru, saat menjadi nara sumber dalam diskusi tersebut.

Dia juga menyebut, Perppu merupakan instrumen yang besar untuk menjaga keberlangsungan negara yang dalam penerapannya sangat diharapkan tidak membawa kepentingan politik atau suksesi tertentu.

"Yang terpenting juga ada prosedurnya. Harus ada pembuktian sebelum dibubarkan ormasnya. Karena negara kita adalah negara hukum dan demokrasi," sebutnya.

Hal senada disampaikan Perwakilan Nahdalatul Ulama (NU) Riau, Kiai H Hajar Hasan, dan Rais Surya, menurutnya sebelum dilakukan pembubaran Ormas yang dimaksud alangkah baiknya pemerintah melakukan pemanggilan untuk dilakukan diskusi.

"Kalau ormas bisa mengubah ideologinya mengapa harus dibubarkan, toh amaliyahnya kan syariat islam," ungkap Hajar Hasan.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah hanya mengambil jalan pintas saja, setelah dibubarkan minta didukung

"orang yang sudah kerja gitu kita mau apa. Nanti kalau tidak kita dukung dikatakan anti pancasila," Jelasnya.

Sementara itu, Satria Utama Batubara menyebutkan bahwa penerapan Pancasila tersebut harus jelas. Harus ada bentuk konkrit yang bisa dijadikan landasan ketika mengambil sikap sesuai dengan Perppu tersebut.

"Pancasila ini persoalan moral dan etika, jadi ketika ada yang melanggar hukum mestinya juga dianggap melanggar Pancasila. Makanya perlu dasar yang jelas," jelasnya.

Dapat disimpulkan dari keempat nara sumber yang hadir sangat mendukung pembubaran terhadap ormas-ormas yang anti Pancasila. Namun dalam penerapannya Pemerintah diminta untuk tetap berlaku adil dan melalui prosedur pengadilan.(lipo)