RIAUIN.COM - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, saat ini sedang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Namun DBH sawit belum dimasukkan dalam RUU itu.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, DPRD Riau siap bergandengan bersama Gubernur, dan elemen masyarakat lainnya, untuk memperjuangkan hak DBH minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke Pusat. 

Hardianto berujar, bahwa saat ini peluang perjuangan untuk mendapatkan DBH kelapa sawit dari pusat masih terbuka. Pasalnya RUU itu masih dalam bentuk draft karena belum disahkan jadi UU, sehingga dalam proses pembahasan bisa ditambah dan dikurang kecuali sudah menjadi UU.

"Memang perlu perjuangan, namun bukan berarti beradu fisik memperjuangkan DBH kelapa sawit untuk Riau, tetapi harus ada usaha dan lobi yang kuat untuk memperjuangkan ke orang yang tepat," kata Hardianto, Rabu (10/11/2021).