PASIR PENGARAIAN, Riauin.com - Badan pendapatan Daerah(Bapenda,)Kabupaten Tokan Hulu(Rohul)membentuk Tim terpadu untuk menertipkan segala perizinan yang ada di setiap perusahaan yang beroperasi di Rohul.

Tim tersebut melibatkan seluruh Camat,DLH,perkebunan,Satpol PP,Kepolisian dan pihak terkait lainnya.

Kepala Badan pendapatan Daerah Rohul,Joni mukhtar disela,- rapat tersebut  mengatakan   saadtbeberapa poin yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan yang selama ini diabaikan

Yakni meminta perusahan membayar NPWP yang selama ini di bayar diluar kantor pajak Pratama bangkinang karena  hal ini sangat merugikan daerah,seperti kita lihat berapa ribu jumlah karyawan perusahaan yang ada namun  NPWp nya dibayar di luar Rohul.

Meminta seluruh pemilik mobil supaya memindah namakan kendaraannya  ke Rohul  dengan Nopol BM,

,"Kita sudah memanggil perusahan supaya membalik namakan kendaraannya BM tersebut,'Ujarnya

Meminta perusahaan agar memberikan data akurat ke Bapenda untuk dilakukan uji petik,

Hal ini dikarenakan untuk pajak sendiri Rohul paling kecil penerimaan di sektor pajak..

Untuk merealisasikan hak itu Bappeda membentuk Tim terpadu dengan melibatkan seluruh elemen terkait terkait seperti  seluruh Camat,satpol PP,kepolisian dan dinas terkait.

,"Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan yang dari pihak terkait.dan  Tim akan turun ke Perusahaan untuk mengecek seluruh perizinan yang dimiliki.

Joni juga mengatKan sesuai dengan anjuran Bupati bahwa HGU yang diterbitkan akan di sesuaikan dengan SPPT PBB,yang ada si KPP Pratama Bangkinang.

Bupati juga ingin mengetahui seluruh perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan.

Hasil kerja Tim nantinya akan dibukukan dan akan dikirimkan ke Pusat untuk si tindak lanjuti.

,"Kita harapkan Tim yang sudah dibentuk ini setelah diterbitkan SK nya oleh Bupati mereka sudah mulai bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan,(yus)

PT EMA yang paling banyak masalah si Rohul.

Tim ini tugasnya untuk melengkapi seluruh administrasi yang ada di Perusahaan.

PT.Karya perdana tidak layak beroperasi di Rohul.

Buku yang akan dibuat inilah yang dipakai untuk memberikan masukan ke Pemerintah Pusat.