"Harga CPO minyak sawit tinggi, tapi kita juga pernah lihat harga CPO rendah. Ya tentu kita lihat, karena kalau tinggi seakan-akan ini menarik untuk semua orang," jelas Suahasil.

Rencana DBH sawit memerlukan adanya regulasi khusus untuk bisa sama-sama mencicipi pajak hasil minyak tersebut. Karena itu, pada Selasa (2/11/2020) Kemenkeu dan DPR RI akan rapat membahas DBH tersebut. 

Suahasil tak ingin ada resiko keuangan baik di pusat maupun daerah setelah ada DBH sawit. Sehingga, pihaknya perlu duduk bersama DPR untuk membahas regulasi dan kebijakan tersebut.

"Jangan sampai memberikan resiko-resiko keuangan, baik keuangan pusat dan daerah. Kita diskusi terus, kita dudukkan, datanya dibuka, historisnya bagaimana dan kita lihat naik turun harga seperti apa. Kalau harga seperti ini, kebijakan apa yang paling pas," ucapnya.

Menurutnya, Kemenkeu akan lakukan pembahasan RUU HKPD (Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah) dengan DPR yang artinya ada pembahasan lanjutan untuk menciptakan suatu kebijakan yang meminimalkan resiko keuangan pusat dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar mengaku telah berjuang terus menerus untuk mendapatkan DBH sawit. Syamsuar mengirim surat usulan RUU HKPD ke Komisi XI DPR pada 25 Agustus lalu.

"Nanti kita akan memperbaiki jalan, jembatan dan juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat Riau dari DBH sawit ini," kata Syamsuar.

Dalam pertemuan, Syamsuar menyampaikan bahwa Riau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di tingkat nasional.

"Riau penghasil sawit terbesar, tentu saya sampaikan untuk dapat DBH. Kita dorong itu sebagai diplomasi, kita minta dorongan juga dari Komisi XI soal regulasi," kata Syamsuar.

Syamsuar mengaku dalam usulan terkait DBH tak ada pihak yang keberatan untuk merealisasikannya. Apalagi dana itu akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

"Dalam pembicaraan tadi tidak ada yang keberatan (usulan DBH)l. Kalau dapat tentu ya untuk infrastruktur, jalan paling penting karena imbasnya menyangkut transportasi dan ekonomi," katanya.

Dalam usulan RUU HKPD Agustus lalu ke DPR, mantan Bupati Siak itu minta jatah sekitar 12 persen. Namun angka itu tidak termasuk kabupaten/kota penghasil sawit.

"Soal DBH sawit kita usul 12 persen, tetapi ini untuk Pemerintah Provinsi saja. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan kota ada juga dapat, beda lagi," tandasnya. dn