Pemerintah Take Down Aplikasi Pinjol Ilegal, 1.856 Konten Fintech Diblokir Selama 2021
RIAUIN.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat yang membahas mengenai pinjaman online (pinjol), Jumat (15/10/2021) siang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden secara tegas menekankan kepada jajarannya untuk memperhatikan dan melaksanakan tata kelola pinjaman online dengan baik.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan pers bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, usai menghadiri rapat tersebut.
“Dalam rapat internal bersama Bapak Presiden dibahas secara khusus terkait dengan tata kelola pinjaman online. Bapak Presiden menekankan betul bahwa tata kelola pinjaman online harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik,” ujar Menkominfo.
Menkominfo menyampaikan, dalam rapat diputuskan bahwa OJK akan melakukan penghentian sementara pemberian izin fintech pinjol.
“Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atas tindak pidana di dalam ruang pinjaman online, maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, tegas Johnny, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol yang baru.
“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar,” tegasnya.
Menkominfo mengungkapkan, sejak tahun 2018 pihaknya telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten pinjol ilegal yang tersebar di berbagai platform.
“Tahun 2021 saja, yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing,” ungkapnya.
Tak hanya OJK dan Kemkominfo, lanjut Johnny, langkah tegas juga akan diambil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya terhadap tindak pidana terkait pinjol.
“Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan cepat. Di saat yang bersamaan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar. Karena yang berdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” pungkasnya. -dn
Berita Lainnya
Selama Pemilu 2024 Tarif Broadband Telkomsel Naik 8,4%, Jaringan Optimal Dukung Kenyamanan Komunikasi di 680 Titik Keramaian
Semarakkan Semangat Sambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Telkomsel Siaga Optimalkan 233 Ribu BTS, Puluhan Program Promo, dan Layanan Pelanggan Terdepan
Coffee Morning Bersama Media, Plt Gubri Sebut Bangun Riau Perlu Kolaborasi dengan Banyak Pihak
Beri Pelatihan Konstruksi Biogas, PHR Dukung Kemandirian Energi Masyarakat
Dukung Zero Emisi, PHR Manfaatkan Gas Suar Penuhi Kebutuhan Listrik
DPRD Riau Sampaikan Sudah Terima Surat Pengunduran Diri Gubri
Selama Pemilu 2024 Tarif Broadband Telkomsel Naik 8,4%, Jaringan Optimal Dukung Kenyamanan Komunikasi di 680 Titik Keramaian
Semarakkan Semangat Sambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Telkomsel Siaga Optimalkan 233 Ribu BTS, Puluhan Program Promo, dan Layanan Pelanggan Terdepan
Coffee Morning Bersama Media, Plt Gubri Sebut Bangun Riau Perlu Kolaborasi dengan Banyak Pihak
Beri Pelatihan Konstruksi Biogas, PHR Dukung Kemandirian Energi Masyarakat
Dukung Zero Emisi, PHR Manfaatkan Gas Suar Penuhi Kebutuhan Listrik
DPRD Riau Sampaikan Sudah Terima Surat Pengunduran Diri Gubri