Pemkab Rohul Komit Laksanakan 8 Area Fokus Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi
RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) komit melaksanakan 8 area fokus kordinasi pencegahan korupsi terintegrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan dalam perencanaan dan penganggaran, dimasa kepemimpinan Bupati Rohul Sukiman dan Wabup Rohul Indra Gunawan.
Wabup Rohul menegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pencegahan korupsi terintegrasi bersama Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Riau dan OPD Rohul, di aula lantai III Kantor Bupati Rohul, Selasa (5/10/2021).
Turut juga hadir Sekdakab Abdul Haris, Kepala ATR/BPN Rohul Rosidi, Kadis PUPR Anton ST MM, Inspektur Inpspektorat Helfiskar, Kepala BPKAD Suharman, Kepala Bapenda Elbizri, Kepala Bappeda M Zaki dan pejabat lainnya.
Wabup menambahkan, kegiatan Monev pencegahan korupsi terintegrasi upaya sinergitas Pemkab dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi di Pemkab Rohul. Untuk pencegahan ini, Pemkab melalui OPD-OPD di Rohul komitmen melaksanakan ada 8 Fokus Koordinasi Pencegahan Korupsi terintegrasi.
Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, peningkatan kapasitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
“Kita harapkan melalui Monev pencegahan korupsi terintegrasi ini sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi kita terhadap pencegahan korupsi di Rohul. Kita harapkan kita bebas dari korupsi dengan komitmen melaksanakan 8 area pencegahan korupsi,” harap Wabup.
Sementara itu, Ketua Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Riau Arif Nur Cahyo mengatakan Monev Pencegahan Korupsi terintegrasi untuk mengevaluasi progres setelah dilakukankan pendampingan sejak 4 tahun yag lalu.
Arif mengaku kegiatan ini bukan kali pertama tapi sebagai tindaklanjut atas komitmen-komitmen dari tahun sebelumnya. Dengan harapan ada progres kemajuan dalam komitmen pencegahan Korupsi.
“Kita harapkan tidak ada kegiatan tanpa perencanaan ditahun-tahun sebelumnya, baik melalui Musrenbang atau lainnya. Intinya semuanya harus ada transparansi anggaran. Kita ingin melihat transparansi dari pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Kemudian dari pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu/Perizinan, Peningkatan Kualitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah. Karena dilihat dari Potensi di Rohul ini cukup banyak terkait PAD.
"Terkait manajemen aset daerah salah satunya legalisasi aset-aset tanah milik Pemda yang mana semuanya harus disertifikatkan. Akhir 2024 semua tanah milik Pemda sudah harus ada sertifikat," jelasnya.--yusri.
Berita Lainnya
Gempa 4,4 Magnitudo Guncang Rokan Hulu
Banjir di Rohul, Tim SAR Gabungan Ungsikan Ratusan Warga
Konflik Tapal Batas 2 Desa di Rohul, Warga Batang Kumu Tolak Gabung Tambusai Utara
Kadis Perkim Rohul Bantah Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan BBM
Dihadiri Ribuan Jamaah Dalam dan Luar Negeri, ATA Sindo Indonesia Hadir di Milad MZA ke-16
Kemenag Rohil Imbau Masyarakat Cegah dan Jauhi Paham Radikalisme dan Terorisme dalam Jaga Kebersamaan Umat Beragama
Gempa 4,4 Magnitudo Guncang Rokan Hulu
Banjir di Rohul, Tim SAR Gabungan Ungsikan Ratusan Warga
Konflik Tapal Batas 2 Desa di Rohul, Warga Batang Kumu Tolak Gabung Tambusai Utara
Kadis Perkim Rohul Bantah Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan BBM
Dihadiri Ribuan Jamaah Dalam dan Luar Negeri, ATA Sindo Indonesia Hadir di Milad MZA ke-16
Kemenag Rohil Imbau Masyarakat Cegah dan Jauhi Paham Radikalisme dan Terorisme dalam Jaga Kebersamaan Umat Beragama