Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, peningkatan kapasitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Kita harapkan melalui Monev pencegahan korupsi terintegrasi ini sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi kita terhadap pencegahan korupsi di Rohul. Kita harapkan kita bebas dari korupsi dengan komitmen melaksanakan 8 area pencegahan korupsi,” harap Wabup.

Sementara itu, Ketua Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Riau Arif Nur Cahyo mengatakan Monev Pencegahan Korupsi terintegrasi untuk mengevaluasi progres setelah dilakukankan pendampingan sejak 4 tahun yag lalu.

Arif mengaku kegiatan ini bukan kali pertama tapi sebagai tindaklanjut atas komitmen-komitmen dari tahun sebelumnya. Dengan harapan ada progres kemajuan dalam komitmen pencegahan Korupsi.

“Kita harapkan tidak ada kegiatan tanpa perencanaan ditahun-tahun sebelumnya, baik melalui Musrenbang atau lainnya. Intinya semuanya harus ada transparansi anggaran. Kita ingin melihat transparansi dari pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

Kemudian dari pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu/Perizinan, Peningkatan Kualitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah. Karena dilihat dari Potensi di Rohul ini cukup banyak terkait PAD.

"Terkait manajemen aset daerah salah satunya legalisasi aset-aset tanah milik Pemda yang mana semuanya harus disertifikatkan. Akhir 2024 semua tanah milik Pemda sudah harus ada sertifikat," jelasnya.--yusri.