RIAUIN.COM - Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati akhirnya buaka suara terkait dana bantuan Covid-19 yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya untuk bantuan Covid-19 kepada masyarakat, berbentuk bankeu yang bersumber dari APBD Provinsi tahun 2020. Bankeu tersebut disalurkan langsung oleh Kabupaten/kota ke rekening masyarakat terdampak Covid-19.

"Rapat diawal tahun kemarin, sudah lama kan, Dinsos memang mengakui bahwa laporan dari kabupaten/kota belum masuk ke Provinsi," ujar Ade Hartati, Kamis (26/8/2021). 

Ade menambahkan, dalam rapat tersebut pihaknya sudah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan advokasi dalam penyusunan laporan bankeu ke kabupaten/kota mengingat rumitnya persyaratan.

"Dikarenakan rumitnya persyaratan, hingga dana tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal," jelas Ade.

Berkaca dari Kota Pekanbaru, menurut Ade, dari Rp26 miliar hanya bisa disalurkan sebesar Rp17 miliar.

"Akhirnya kan masyarakat tidak juga menerima bantuan itu, akibat kurang mantapnya pola penyaluran dan kurang bagusnya sistem koordinasi," jelas Ade.

Kedepannya, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta pemerintah daerah harus paham terkait mitigasi kebencanaan dan penanganan resiko bencana.

"Saling berkordinasi dengan mewujudkan relasi kebersamaan, artinya provinsi jangan merasa lebih menguasai kabupaten/kota dikarenakan telah memberikan bantuan," tutupnya.

Diketahui, Anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bantuan penanganan Covid-19 ke masyarakat menjadi temuan dalam audit BPK. Banyak daerah Kabupaten dan Kota yang belum melaporkan penggunaan anggaran tersebut. Tidak hanya bantuan keuangan yang berbentuk jaring pengaman sosial, namun bantuan Covid-19 lainnya juga menjadi temuan di Riau karena tidak jelasnya penggunaan dan pelaporan oleh Kabupaten dan Kota. -dn