"Penurunan stunting tersebut terkait rencana program apa saja yang masih berjalan,  yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi," ujarnya.

Wapres menekankan, dari pemetaan itu, Pemda bisa menyusun rencana kegiatan stunting selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Sehingga seluruh layanan yang dibutuhkan dapat diterima kelompok sasaran.

Wapres mengingatkan upaya penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sementara intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

"Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi antar berbagai pihak," katanya.

Ma'aruf Amin mengaku, capaian penurunan angka stunting sebelum pandemi sudah baik selama tujuh tahun terakhir. Pemerintah bersama pihak terkait selama tujuh tahun terakhir telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019.

"Upaya penurunan stunting ini harus terus dipertahankan demi untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024," tegasnya.

Usai mengikuti Rakornas, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman mengatakan, pihaknya  komitmen dan telah melaksanakan program pemerintah upaya percepatan penurunan stunting dengan melibatkan OPD terkait.

Dari beberapa Program yang telah dilakukan, lanjut Sukiman, grafik angka prevalensi di Rohul menurun. Sejak tahun 2018 angka prevalensi stunting di Rohul 27.30 %, tahun 2019 turun menjadi 24.37 %. Bahkan hingga tahun 2020 angka prevalensi stunting turun 6 digit menjadi 18.7 %.

“Kita bersyukur berkat kerja keras kita semua angka prevalensi stunting di Rohul turun. Kita berharap angka Prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024 sesuai dengan Program dan target Pemerintah,” harap Sukiman.

Untuk mewujudkan target itu, Bupati meminta OPD terkait melaksanakan Tupoksi untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Saya minta OPD terkait melaksanakan Tupoksi bagaimana percepatan untuk penurunan stunting, jalin kordinasi dengan OPD, agar bisa dianggarkan untuk penanganan stunting pada APBD Rohul 2022. Dinas Dalduk dan KB sebagai koordinator agar menindaklanjuti Perpres 72 Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka menurun stunting,” harapnya.--yusri.