RIAUIN.COM - Sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) memiliki  organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri untuk urusan penanaman modal. Tidak bisa digabungkan dengan urusan lainnya, agar pelayanan perizinan lebih optimal.

Seperti saat ini, urusan penanaman modal perizinan dan urusan tenaga kerja dilebur dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker).

Hal itu mengacu pada peraturan pemerintah (PP) nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021. Kedua PP tersebut membahas tentang penanaman modal dan perizinan berusaha.

"Dalam PP ini ditegaskan bahwa DPMPTSP dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintah di bidang penanaman modal, tidak merumpunkan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah lainnya. Artinya, DPMPTSP itu harus berdiri sendiri," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Naker Kuansing, Mardansyah, Rabu (23/06/2021) kemarin.