RIAUIN.COM - Mengacu pada undang-undang nomor 23 tahin 2014, peraturan pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 serta surat edaran (SE) Gubernur Riau nomor 120/PEM-OTDA/186 tanggal 26 Januari 2021 tentang penyampaian LKPJ kepala daerah Provinsi Riau tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, Gubernur Riau menyampaikan LKPJ tahunan pada rapat paripurna yang digelar pada Senin, (22/3/2021) di ruang paripurna DPRD Riau. Dalam penyampaiannya, Syamsuar menyebutkan bahwa guna mendukung keuangan daerah, pemerintah Provinsi Riau mengelola keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahun 2020 pendapatan daerah Provinsi Riau dapat direalisasikan sebesar 8,62 triliun dari target sebesar 8,73 triliun atau 98,68 persen. Secara terinci pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau tahun 2020 terealisasi sebesar 3,33 triliun atau 100,7 persen dari target 3,31 triliun.

Dana perimbangan meningkat menjadi 179,44 miliar atau 2,52 persen dengan total sebesar 5,26 triliun. Sementara itu pendapatan daerah lain-lain yang sah pada tahun 2020 sebesar 23,49 miliar mwningkat sebesar 15,17 milar atau 182,52 persen.

Sedangkan untuk belanja daerah tahun 2020 dianggarkan sebesar 8,81 triliun dan terealisasi sebesar 8,17 triliun atau 92,75 persen, sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan 5,44 triliun dan terealisasi sebesar 5,13 triliun atau 94,33 persen dan belanja langsung sebesar 3,37 triliun yang terealisasi 3,04 triliun atau sebesar 90,20 persen.

Untuk pembiayaan dareah Provinsi Riau tahun 2020 dianggarkan sebesar 81,21 miliar yang teralisasi sebesar 81,56 miliar atau 100,43 persen. Selanjutnya pendapatan daerah pada perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 8,73 triliun atau lebih rendah dari APBD murni sebesar 10,21 triliun, terdapat penurunan 1,47 triliun atau 14,7 persen. Sedangkan belanja daerah mengalami penurunan sebesar 1,47 triliun atau 14,30 persen dari 10,28 triliun menjadi sekitar 8,81 triliun.

Sedangkan pembiayaan daerah setelah perubahan APBD sebesar 73,55 miliar, lebih besar dari APBD murni yang dianggarkan sebesar 65,88 miliar atau naik 11,63 persen. Syamsuar juga menerangkan rincian efisiensi penggunaan anggaran dan kebijakan strategis yang ditetapkan pada tahun 2020 lalu.  

Anggaran difokuskan pada pencegahan dan penanganan serta upaya pengendalian pandemi covid-19 yang terdiri dari kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. 

Disamping itu pemerintah juga mengambil langkah-langkah dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan melalui regulasi kepala daerah. -dani