RIAUIN.COM - Bupati Asahan H Surya BSc dan Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi pelayan publik, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hams Kisaran dan Dinas Sosial, Rabu (3/3/2021).

Pada sidak perdana ini, Bupati dan Wakil Bupati Asahan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Administrasi Umum dan Kasatpol PP Kabupaten Asahan.

"Sidak yang kami lakukan pada hari ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Asahan, apakah pelayanannya sudah maksimal atau belum," ucap Bupati Surya.

Bupati menambahkan, sebagai pelayan masyarakat Pemkab harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. jJika ada kekurangan, maka seluruhnya harus maksimal memperbaiki kekurangan tersebut, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan pelayan yang diberikan, karena itu merupakan hal yang paling utama.

Dalam menjalankan roda Pemerintahan nantinya,  Bupati Asahan bersama dengan Wakil Bupati Asahan akan menerapkan 3T yakni Tertib Administrasi, Tertib Anggaran dan Tertib Bertugas, sehingga apa yang menjadi visi misi Pemkab Asahan.

"Untuk itu, kepada masyarakat Kabupaten Asahan saya meminta untuk tidak menggunakan calo dalam mengurus administrasinya. Lakukan segala sesuatunya dengan prosedur yang telah ditentukan," ujar Bupati.

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Bupati mengatakan, Pemkab Asahan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan telah membuka pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran di Kantor Camat Pulau Rakyat yang ditujukan untuk 6 Kecamatan. Yakni Kecamatan Pulau Rakyat, Bandar Pulau, Aek Songsongan, Aek Ledong, Rahuning dan Aek Kuasan. 

"Dan untuk Kecamatan lainnya akan kami lakukan secara bertahap, karena melihat keterbatasan peralatan yang ada," tukasnya.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi jarak tempuh yang cukup jauh bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya.

"Jadi bagi masyarakat Kabupaten Asahan yang tinggal di 6 Kecamatan tersebut dapat mengurus Administrasi Kependudukannya berupa KK dan Akte Kelahiran di Kantor Camat Pulau Rakyat tanpa harus langsung pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang letaknya jauh dari kecamatan tersebut," ungkap Bupati lagi.

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sedang melakukan persiapkan untuk dapat melakukan pencetakan KTP-el di Kantor Camat Pulau Rakyat yang menjadi sektor dari 6 Kecamatan tersebut dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Hal tersebut dilakukan untuk menambah kepuasan masyarakat Kabupaten Asahan dalam pelayanan adminstrasi kependudukan. "Kami juga memiliki program Transportasi Ojek Antar Adminduk Kependudukan (TOGAP). Yang mana TOGAP ini merupakan program yang memberikan pelayanan membahagiakan kepada masyarakat dengan mengantar langsung administrasi kependudukannya ke orang tersebut. Dan program ini hanya untuk 2 Kecamatan yakni Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur," urainya.

Bukan itu saja Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan juga akan menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam pelayanan bidang usaha tersebut terdapat penerbitan regulasi investasi, proses perizinan berbasis digital, penyediaan data dan informasi peluang investasi secara online, pemberian intensif investasi dan optimalisasi fungsi mall pelayanan publik.

Untuk RSUD Hams Kisaran Bupati Surya mengatakan pihaknya akan meningkat kualitas pelayanan kesehatan, zserta mengintruksikan kepada seluruh tenaga medis serta tenaga kesehatan selalu bersifat ramah kepada pasien yang menjalani perawatan di RSUD Hams Kisaran.

Sementara di Dinas Sosil Kabupaten Asahan, Pemkab Asahan akan lebih meningkatkan pelayanannya terutama pada program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program rehabilitas sosial, rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. - ADV