“Tidak hanya menguntungkan kami yang memiliki sertifikat lahan, tapi kemitraan ini juga dapat menawarkan beberapa pekerjaan kepada warga sekitar khususnya saat penanaman pohon kembali dimulai. Tentu saja ini menjadi tambahan pemasukan juga bagi warga yang ikut membantu dalam bekerja menanam pohon,” ucap Datuk.

Datuk menambahkan dalam mengembangkan HTR pihaknya mengalami tantangan yang cukup besar yakni adanya serangan hama gajah ke pemukiman warga pada saat musim hujan tiba. Namun demikian, atas dukungan dari PT RAPP bersama-sama dengan masyarakat, ancaman masuknya gajah liar dapat diatasi dengan cara yang beradab dan berkelanjutan.

Sementara pada saat musim kemarau, tantangan lainnya pun muncul. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cukup mengkhawatirkan. Untuk mencegah hal tersebut, pemantauan berkala dan edukasi pencegahan kebakaran di tingkat tapak yang dilakukan bersama dengan PT RAPP sangat membantu dalam menanggulangi karhutla setiap tahunnya.

Saat ini, HR Kelompok Tani Desa Rambahan tengah memasuki tahun ke-empat panen mereka. Satu hal yang menguntungkan, skema bagi hasil yang harusnya diterima saat panen tiba di tahun ke-lima dapat mereka cairkan setiap tahun. Hal ini semacam skema cicilan yang akan dibayar sisanya saat panen selesai.

“Perusahaan juga selalu membantu masyarakat di sini dengan menyediakan program beasiswa bagi anak-anak kami, kemudian pelayanan kesehatan, bantuan pembangunan rumah ibadah sampai mendukung kegiatan keagamaan masyarakat seperti sunatan dan santunan untuk warga yang ditimpa kemalangan,” ujar Datuk.

Menurut Datuk, kesuksesan program pengembangan hutan rakyat Kelompok Tani Desa Rambahan ini tak lepas dari bimbingan dan perencanaan sejak awal yang dilakukan bersama mitra PT RAPP dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang tepat guna.

“Kami selalu diberikan pembekalan tentang pengelolaan tanaman ini ke depannya, ada perencanaan untuk mengembangkan ini dengan metode yang benar,” ucap Datuk.

Seperti diketahui, HTR merupakan bagian dari Perhutanan Sosial yang menjadi program prioritas utama Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan sosial adalah program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat bisa turut mengelola lahan dan mendapatkan manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ***