YOGYAKARTA, Riauin.com -- Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan insentif Rp 1 juta untuk peserta KB pria melalui metode operasi pria atau vasektomi guna meningkatkan kepesertaan KB pria yang dinilai masih rendah.

"Sudah sejak tahun lalu kami memberikan insentif kepada pria yang mengikuti KB dengan metode operasi pria (MOP). Tujuannya supaya peserta KB pria bisa meningkat," kata Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogyakarta Eny Retonowati di Yogyakarta, Ahad (28/5).

Saat ini, tingkat kepesertaan KB pria di Kota Yogyakarta baru mencapai 0,69 persen dari total peserta KB di kota tersebut. Terpaut cukup banyak dengan tingkat kepesertaan KB untuk wanita, khususnya yang menggunakan IUD yaitu 32,46 persen. Selain memberikan insentif berupa uang, upaya untuk meningkatkan kepesertaan KB pria dilakukan melalui sosialisasi oleh tujuh kelompok KB pria yang sudah terbentuk. "Biasanya, sosialisasi dilakukan melalui pagelaran seni tradisional. Harapannya, kaum laki-laki bisa memahami bahwa menjadi peserta KB pria bukan hal yang menakutkan," katanya.

Selain karena jumlah anak sudah dirasa cukup, latar belakang yang mendasari kaum pria menjadi peserta KB di antaranya adalah istri tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi. "Ada beberapa perempuan yang terkadang mengalami alergi atau efek samping akibat menggunakan alat kontrasepsi jenis tertentu. Oleh karena itu, suami yang kemudian menjalani vesektomi," katanya.

Meskipun sudah melakukan berbagai sosialisasi untuk penggunaan alat kontrasepsi baik bagi perempuan maupun laki-laki, tetapi belum semua pasangan usia subur di Kota Yogyakarta menjadi peserta KB. Di Kota Yogyakarta terdapat 43.749 pasangan usia subur, tetapi baru 31.045 pasangan yang menjadi peserta KB atau sekitar 71 persen. Sisanya, memilih tidak menjadi peserta KB. "Kami akan terus melakukan sosialisasi. Menjadi peserta KB merupakan salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang berkualitas sekaligus mengendalikan pertumbuhan penduduk," katanya.

Eny menyebut, angka pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta adalah 2,1 persen atau berada di bawa rata-rata nasional. "Namun, jika tdak dilakukan pengendalian, maka angka tersebut bisa terus meningkat," katanya.(rol)