"Berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2020, masa kampanye Pilkada 2020 dimulai 26 September 2020 dan berakhir 5 Desember 2020,” terangnya kepada Riauin.com, Sabtu (5/12/2020).

Karena itu Musliadi meminta kepada para pendukung Mursini-Indra Putra (BERMITRA) untuk ikut mengawasi peredaran kain sarung setelah berakhir masa kampanye. Jika pemberian kain sarung ditemukan setelah berakhir masa kampanye, itu sama dengan pemberian money politic, sekalipun barang yang dibagikan serupa dengan sebelumnya. 

Ketua Bawaslu Kuansing Mardius Adi Saputra membenarkan hal itu. Menurutnya, hal itu masuk dalam ranah pidana Pilkada, yakni bagian dari money politic. Pada pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, sanksi hukuman kepada pemberi dan penerima. 

"Kita ingatkan masyarakat jangan menerima benda apapun disaat minggu tenang. Sebab, pemberi dan penerima akan diproses hukum. Ancaman hukumannya berat, paling singkat tiga tahun penjara," ujarnya.

Disebutkannya, kain sarung sebagai bahan kampanye hanya boleh beradar pada masa kampanye. Di luar masa kampanye atau setelah masa kampanye berakhir kain sarung tidak boleh lagi diedarkan kepada pemilih.

"Sekali lagi kita ingatkan, masyarakat jangan terjebak dengan iming-iming yang diberikan pihak mana pun selama masa minggu tenang," pungkasnya.--hen.