RIAUIN.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Dumai menaikkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapasitas jaringan internet (bandwidth) di Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) tahun 2019 ke tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Khairul Anwar melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Ekky Rizki Asril mengatakan,  kegiatan pengadaan bandwidth sekitar Rp1,3 miliar ini diduga terjadi mark up atau penggelembungan anggaran yang bersumber dari APBD murni dan perubahan (APBD-P) Kota Dumai Tahun 2019.

"Sudah naik ke tahap penyidikan 11 November 2020 lalu, dengan sembilan orang yang telah diperiksa dalam perkara dugaan mark up anggaran kegiatan pengadaan bandwidth pada Diskominfo Dumai," kata Ekky didampingi Kasi Intel Kejari Dumai Dede Setiawan, Rabu (2/12/2020).

Dijelaskannya, indikasi awal dugaan mark up pengadaan bandwidth ini yaitu Diskominfo Kota Dumai tidak melakukan identifikasi kebutuhan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia melalui tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan elektronik katalog atau e-Purchasing.