RIAUIN.COM - Selain bisa merusak tatanan dan mencederai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), politik uang (money politic) bisa menjerat para pemberi atau penerima uang dalam kasus tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar di Kabupaten Inhu, 9 Desember nanti.

"Tahapan demi tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Inhu tahun 2020 telah mulai dilaksanakan, sebentar lagi akan memasuki tahapan pencoblosan surat suara di TPS yang rentan dengan pelanggaran, salah satunya politik uang," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Dedi Risanto dalam sambutannya saat menjadi pimpinan apel Patroli Berskala Besar Dalam Rangka Cipta Kondisi Antisipasi Money Politik Menjelang Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Inhu di halaman Mapolres Inhu, Rabu (2/12/2020).

Dalam rangka mengantispasi politik uang, Dedi berharap 
kepada semua pihak agar sama-sama menjaga pelaksanaan Pilkada Inhu tahun 2020 secara aman, damai dan sejuk serta menolak money politic serta tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan sampai ada keresahan di masyarakat serta permusuhan yang terjadi akibat adanya perbedaan pilihan dalam Pilkada.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menegaskan, money politics mencederai demokrasi 
pilkada yang jujur dan adil serta pemberi maupun penerima bisa dipidana.