Salah satu catatan tersebut, Fraksi PKB tidak bertanggung jawab terhadap nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar  Rp5,7 miliar di APBD 2021.

Sebelumnya, pada tahun 2020  anggaran BTT senilai Rp500 juta menjadi temuan penegak hukum. 

Anggaran BTT tersebut berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Indragiri Hulu.

Fraksi PKB juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Riau atas masuknya anggaran Rp1,2 miliar untuk pembiayaan pekerjaan dan pembangunan jalan Dwi Marta dengan nama Jalan Petar-Selunak Peranap menuju Batang Peranap yang sudah longsor akibat diterjang banjir Sungai Indragiri.

Kemudian, Fraksi PKB menemukan selisih dana 2 OPD yang nilai anggaranya tahun 2021 berkurang dari tahun 2020. 2 OPD tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dinas Ketahanan Pangan, padahal 2 OPD tersebut dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Fraksi FKB menerima APBD 2021 disahkan, tapi ada catatan yang menjadi perhatian Pemkab Inhu," kata  Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Inhu, Rosman Yatim.

Dia menyebutkan, dari 7 fraksi yang ada di DPRD Inhu, 5 fraksi menerima disahkan APBD 2021 yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat Karya Nurani Persatuan dan Fraksi Amanat Nasional Demokrat Persatuan Indonesia. Sedangkan 2 fraksi lain menerima disahkan dengan catatan yakni PKB dan PKS.--agus.