Menurutnya, kegiatan Pilkada ini harus dilaksanakan penuh integritas, baik dari penyelenggara, maupun kontestan. Maka dari itu pihaknya tidak ingin penyelenggaraan Pilkada nantinya rusak dengan adanya politik uang.

Ia juga menjelaskan, sesuai Pasal 187 A Undang-undang nomor 10 tahun 2016, bagi pelaku praktik politik uang baik pemberi maupun penerima, akan diberi sanksi. Sanksinya cukup berat yakni berupa ancaman kurungan minimal 3 tahun (36 bulan) dan denda Rp200 juta serta ancaman maksimal kurungan 6 tahun (72 bulan) dan denda Rp1 miliar.

Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman menyampaikan ajakan kepada seluruh penyelenggara, paslon dan seluruh masyarakat agarbterus menjaga politik uang tidak terjadi di Pilkada Siak 9 Desember 2020 mendatang. 

"Saya mengajak seluruh penyelenggara Pilkada, paslon, dan seluruh lapisan masyarakat, agar sama-sama menjaga dan menolak politik uang. Karena dampak dari politik uang ini sangat buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depannya," ucapnya. 

Pada kegiatan itu tampak hadir Kapolres Siak AKBP Doddy Ferdinand Sanjaya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Siak Ahmad Rizal, Perwakilan Ketua Pengadilan Agama Siak. Hadir juga camat Panwascam se-Kabupaten Siak, dan perwakilan Paslon Bupati-wakil bupati Siak nomor urut 1, 2 dan 3. Seluruh perwakilan instansi tersebut juga membubuhkan tandatangan pada lembaran Tolak Politik Uang.***