Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Kamsol mengatakan akan segera menyelesaikan hambatan yang ada sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dapat segera terwujud. 

"Kami akan menyesuaikan dan menyelesaikan segala sesuatu yang menghambat Perda ini. Semoga secepatnya Kepulauan Meranti mempunyai Perda RTRW," ujar Kamsol. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya melihat saat ini masih ada kendala yakni ketidaksesuaian rencana struktur ruang antara RTRW Kepulauan Meranti dengan Perpres Nomor 43 tahun 2020 tentang rencana tata ruang (RTR) kawasan perbatasan negara (KPN) di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Selanjutnya, ada ketidaksesuaian rencana pola ruang kawasan hutan dan outline dalam RTRW Kepulauan Meranti dan RTRW Provinsi Riau dengan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

"Semoga ketidaksesuaian ini segera diseselasaikan dan Perda RTRW Kepulauan Meranti dapat disahkan," harapnya. 

Menurutnya, Perda RTRW Lepulauan Meranti nantinyan akan mengatur tentang peta pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis. Sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan lainnya yang akan memberikan banyak keuntungan bagi Kepulauan Meranti.--mcr/nal.