“Inhil adalah jalur perdagangan narkotika sindikat internasional, alur pengirimannya dari Malaysia kemudian diseberangkan melalui speadboat kecil ke Tembilahan lalu diedarkan ke Jambi, Jakarta dan daerah lain. Tahun 2018 saja, terdapat 156 kasus yang berhasil diungkap sehingga menempatkan Kabupaten Inhil sebagai daerah kerawanan satu atau Zona Merah Darurat Narkotika,” jelas Wardan.

Menyetujui pernyataan Bupati Inhil,  Brigjen Kenedy menjelaskan, 80 persen peredaran Narkotika masuk dari jalur laut. Sehingga wilayah Inhil yang miliki banyak pelabuhan, menjadi sasaran empuk bagi para pengedar untuk melakukan transaksi barang haram tersebut.

“Kita bayangkan rumah masyarakat Inhil yang menghadap ke laut bisa menjadi pelabuhan tidak resmi tempat speedboat atau kapal berhenti, sehingga polisi sulit untuk melakukan pengawasan jika ada transaksi Narkoba,” jelas pria yang pernah bertugas di Kepolisian Inhil tersebut.

Karena kedaruratan situasi di Inhil tersebut maka diperlunya pembentukan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Inhil.

“Alhamdulillah segala persyaratan sudah kami lengkapi. Kami juga telah menyiapkan gedung untuk kantor BNNK serta sudah di anggarkan dalam APBD Inhil. Oleh karena itu kami harap dukungan penuh dari BNNP Riau untuk memperioritaskan pembentukan BNNK Inhil,” harap Wardan.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan naskah akademik pembentukan BNN Kabupaten Inhil oleh Bupati Wardan kepada Brigjen Kenedy. Pihak BNNP Riau berkomitmen untuk menindaklanjuti naskah akademik tersebut agar BNNK Inhil segera terbentuk. -inf