RIAUIN.COM -- Aksi demonstrasi ratusan warga yang menamankan diri Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Gempar) di kantor DPRD Kepulauan Meranti, Jumat (9/10/2020) sempat memanas.

Dari pantauan RIAUIN.COM di lapangan, memanasnya aksi demonstrasi itu dipicu oleh saling dorong antara massa pengunjurkasa dengan aparat keamanan yang berjaga di halaman kantor DPRD setempat. 

Beruntung aksi ini dapat diredamkan aparat keamanan setelah dilakukan negosiasi. Sebanyak 15 orang perwakilan demonstran diperbolehkan masuk ke dalam dewan untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Barap Prakoso menegaskan, kehadirannya ke Gedung Wakil Rakyat hanya untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk mencari gaduh.

''Kami meminta kepada Ketua DPRD Kepulauan Meranti mendukung aksi kami yang minta Omnibuslaw atau Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker, Red) dibatalkan,'' tukasnya.

Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Jack Ardiansyah menyatakan, pihaknya setuju dan mendukung apa yang dituntut adik adik mahasiswa.

Sebagai bentuk keseriusan itu, pihak legislatif Kepulauan Meranti berjanji membantu Aliansi Gempar  melakukan Judisial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lanjut Jack Ardiansyah mengatakan, dirinya  sangat berharap kepada seluruh yang hadir pada siang ini jangan mudah terpancing atau terprovokasi apalagi sampai berbuat tindakan anarkis.

Usai mendengarkan Ketua DPRD Meranti ini, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Sementara aparat kepolisian setempat masih  tetap berjaga di lokasi guna untuk lebih aman.--syah