Tak hanya itu, ia juga siap memfasilitasi penyelenggara Pilkada terkait apa saja yang dibutuhkan dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan sehat, seperti pengadaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, thermo gun, dan face shield.

Selain perlengkapan protokol kesehatan, Pemerintah Daerah juga akan melakukan rapid test kepada penyelenggara sebelum pemungutan suara dilakukan, sehingga tidak terjadi penularan Civid-19.

"Saya minta rapid test jika perlu dilaksanakan jangan terlalu jauh jaraknya dengan waktu pemungutan suara, agar lebih terjamin," pintanya.

Terkait penyelenggaraan Pilkada, Kapolres Meranti AKBP Eko Wimpiyanto menegaskan tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian hingga batas waktu yang belum ditentukan sesuai maklumat Kapolri, termasuk juga untuk pesta pernikahan.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan kasus yang sempat terjadi signifikan dua pekan lalu. Dimana dalam sehari terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 18 kasus.

"Sejak dua pekan yang lalu kita tidak lagi mengeluarkan surat izin keramaian, apalagi penyelenggaraan pesta pernikahan," tuturnya.

Untuk menegaskan maklumat tersebut, pihaknya akan menyurati camat agar lebih gencar disosialisasikan lagi di tengah masyarakat. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dr Misri Hasanto menyarankan kepada penyelenggara Pilkada agar tidak menunjuk anggota KPPS yang memiliki penyakit penyerta. Selain itu bagi pemilih yang kurang sehat diminta untuk tidak ke TPS tapi dapat difasilitasi untuk memilih di ruang isolasi atau rumah.

"Demi lancarnya Pilkada dan menjaga masyarakat tetap sehat butuh kerjasama semua pihak agar mengedepankan semua aturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan," imbuh Misri.***