Pada prinsipnya, kata Hadrianto pihaknya menerima aspirasi massa aksi namun tidak bisa memberi garansi apapun atas tuntutan mahasiswa sebab kewenangan pembentukan UU ini bukan di DPRD.

"Kami wajib menerima segala aspirasi tapi berbicara Omnibuslaw bukan di sini, di gedung DPR RI," ujarnya.

Sebelumnya, saat berorasi pendemo mengaku kecewa dengan DPRD saat ini karena hanya tersisa satu orang pimpinan saja. Hal ini karena tiga pimpinan sebelumnya harus mundur karena mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Presiden Mahasiswa UIR, Novianto mengatakan seharusnya di tengah situasi genting seperti saat ini, pimpiman DPRD haruslah lengkap.

"Kami mendatangi kantor DPRD Riau yang hanya satu pimpinan, kami tak tahu yang tiga kemana, mereka sibuk mengikuti urusan pribadi mengikuti Pilkada, kami sangat kecewa," tegasnya.

"Harusnya semua pimpinan DPRD itu ada. Karena ini situasi genting. mereka harus ada untuk wakil rakyat," katanya.

Novianto mengatakan, bahwa pihaknya meminta statemen dari pimpinan DPRD bahwa lembaga itu menolak UU Cipta Kerja.

"Besok juga mahasiswa dari kampus lain, bersama para buruh akan sama-sama kompak datang ke sini, meminta DPRD Riau menolak UU Cilaka dan mendesak untuk mencabutnya," tuturnya. -vie