Hal ini disetujui oleh tujuh fraksi yang ada di DPR. Hanya dua fraksi yang menolak, yaitu Fraksi Demokrat dan F-PKS.

"Pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung," cetus Benny Wijaya.

Benny lantas membeberkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahwa, sejak tahun 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik. Namun, itu berkorelasi negatif dengan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2016, investasi asing US$28,96 miliar masuk dan menyerap 951.939 tenaga kerja. Pada Triwulan I 2019, investasi senilai US$29,31 miliar hanya menyerap 490.368 tenaga kerja.

"Sejatinya, omnibus law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat," simpul Benny.

Tidak hanya itu, Benny juga menyoroti dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam RUU Cipta Kerja bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria.

Tanah dan kekayaan agraria, kata Benny, hanya dijadikan barang dagangan yang dapat diambil atau digusur paksa demi kepentingan investor dan kelompok bisnis.