"Peraturan ini bertujuan agar masyarakat lebih disiplin mematuhi peraturan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Solok," kata dia.

Ia mengatakan pada masa sosialisasi perbup itu, belum dikenakan sanksi administrasi kepada pelanggar protokol kesehatan.

Namun, katanya, jika ditemukan pelanggar atau masyarakat yang tidak memakai masker dikenakan sanksi, berupa teguran lisan, tertulis, dan kerja sosial.

Setelah peraturan tersebut diterapkan mulai Oktober 2020, katanya, selanjutnya dilaksanakan razia. Masyarakat yang melanggar aturan itu akan dikenai denda Rp250 ribu dan kerja sosial untuk sanksi perorangan.

"Kemudian, bagi pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp1 juta, operasional usaha dihentikan sementara, dan surat izin usaha dicabut," kata dia.

Dengan adanya peraturan tersebut, ia mengharapkan masyarakat menerapkan empat M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga imunitas tubuh.

Saat ini, Pemkab Solok melakukan sosialisasi ketentuan itu kepada masyarakat.

Terkait dengan sosialisasi tersebut, katanya, telah dibentuk tim yang turun ke masyarakat. Mereka terdiri atas BPBD Kabupaten Solok, TNI, Polri, dan Satpol PP.

"Mari mematuhi perbup ini, jika ada yang melanggar tentu harus membayar sanksi yang sudah ditetapkan," kata dia.

Ia mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 pandemi tersebut.

"Karena melihat sampai saat ini jumlah kasus positif terus meningkat di Kabupaten Solok," katanya.***