Tambahnya, hal itu dikarenakan banyak hal-hal dan persaratan yang belum terpenuhi oleh kabupaten lainnya sehingga belum bisa di penuhi untuk mentindaklanjuti.

Dikatakannya bahwa proses ini mengaju kepada undang-undang 26 tahun 2007 tentang menataan ruang dan peraturan pemerintah no 15 tahun 2010 yaitu tentang penyelenggaraan tata ruang.

"Untuk mewujudkannya tentu harus ada kesamaan misi dan bersinergi serta tidak menjadi tumpang tindih kewenangan terkait dalam penyelenggaraannya," ujarnya.

Saat diwawancarai, Yan Prana Jaya mengatakan bahwa kalau RDTR sudah disahkan maka sudah memberi kepastian secara hukum untuk semua orang melakukan investasi di daerah tersebut karena sudah tertata dengan baik terkait tata ruang yang ada.

"Tadi sudah disahkan dengan catatan ada perbaikan-perbaikan yang harus didalami dan melakukan koordinasi terus untuk melakukan perbaikan validasinya, tentunya kami berharap nantinya Pemkab Siak mentaati peruntukan tata ruang yang sudah di sepakati," tutupnya.--mcr/nal.