Sementara itu, sehubungan dengan pernyataan Mulyadi di TV One, Sabtu (5/9), bahwa pasangan Mulyadi-Ali Mukhni belum menerima B1KWK atau formulir dukungan partai untuk pasangan calon, sehingga tidak betul bahwa pihaknya mengembalikan SK PDIP. Alex mengatakan DPP PDIP sudah menyerahkan rekomendasi B1KWK kepada Mulyadi.

"B1KWK kita serahkan ke orang yang ditunjuk sebagai liaison officer atau penghubung untuk mempermudah proses penyerahan B1KWK," tuturnya.  

Kepada CNNIndonesia.com, Alex menunjukkan bahwa DPD PDIP Sumbar menyerahkan B1KWK kepada Mulyadi-Ali Mukhni, yang diterima dan ditandatangani oleh penghubung bernama Zulfahmi pada 4 September lalu.

Saat ini, kata Alex, PDIP menunggu pernyataan pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni untuk menarik dukungan PDIP dengan berbicara langsung dengan PDIP.  

"Pasangan calon kepala daerah mendaftar ke PDIP. Kami tidak mencari mereka. Seharusnya mereka pergi baik-baik," ucapnya.

Meskipun Mulyadi-Ali Mukhni tidak jadi menggunakan SK rekomendasi dukungan PDIP untuk mendaftar di KPU, Alex menyatakan pihaknya tidak kecewa. Ia merasa bahwa hal itu perkara biasa karena merupakan proses politik yang di dalamnya ada keputusan. 

Sebelumnya, Ali Mukhni memberikan pernyataan melalui video bahwa ia dan Mulyadi hanya diusung oleh Demokrat dan PAN ketika mendaftar di KPU besok. Pihaknya mengambil keputusan itu setelah mendengar masukan dari berbagai pihak.

Ali Mukhni menyatakan bahwa pihaknya mengembalikan SK rekomendasi dukungan PDIP karena didorong oleh masyarakat Sumbar di ranah Minang maupun di rantau, dan masukan dari banyak tokoh masyarakat Minang. Hal itu lantaran kecewa terhadap penyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Puan mengeluarkan komentar yang menimbulkan reaksi negatif dari banyak orang Sumatera Barat, khususnya orang Minangkabau. Dalam komentarnya, Puan berharap Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.

Puan menyampaikan komentar itu ketika mengumumkan pasangan calon yang diusung oleh PDIP di Sumbar, yakni Mulyadi-Ali Mukhni. - gha