Dikatakan Ayat, SKB empat menteri itu menjadi rujukan. "Secara garis besar kita dibagi empat zona, yaitu zona merah, orange, kuning, dan hijau," sebutnya.

Zona-zona yang masih resiko tinggi seperti zona merah dan zona orange, itu dilarang melakukan belajar tatap muka dan harus tetap belajar dengan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Terkait keluhan kuota internet selama sekolah jarak jauh, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan solusi dengan memberikan kuota gratis kepada siswa. 

"Untuk kuota internet sesuai yang disampaikan oleh Mendikbud, nomor handphone anak-anak kita agar segera dimasukkan dalam Dapodik (data pokok pendidikan) itu melalui bantuan para kepala sekolah. Melalui nomor handphone, nanti dikirim langsung kuota internetnya ke handphone anak-anak itu," ungkapnya

Jadi kata Ayat, sudah ada solusi terkait dengan biaya kuota internet yang langsung dari Pemerintah Pusat.

Sementara untuk daerah zona kuning dan hijau dibolehkan sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka atas seiizin pemerintah daerah.

"Zona kuning dan hijau boleh sekolah tatap muka seiizin pemerintah daerah, tentunya Satgas. Ya tentunya pak wali kota dan setelah mendengarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan," ungkapnya.

Itu pun kata Ayat, secara bertahap dan tidak boleh langsung sekaligus. "Berdasarkan SKB itu pada bulan pertama itu 50 persen dulu, dan bahkan arahan Mendagri jangan langsung belajar, cek dulu, persiapan dulu, protokol kesehatannya seperti apa, di SD ataupun SMP," jelasnya.

Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah munculnya klaster baru di sekolah-sekolah. Khusus Pekanbaru, pihaknya mengatakan masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Karena saat ini masih berada dalam zona orange.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan adanya kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Mendikbud. "Mengingat kondisi ini sangat berat, maka Mendikbud mengeluarkan suatu solusi tentang kurikulum darurat. Artinya tidak semua muatan mata pelajaran tersebut seratus persen disampaikan," terangnya.

Disampaikannya, ada mata pelajaran yang bisa dikurangi 20 persen dan bahkan sampai 40 persen pengurangan muatan dari semua mata pelajaran di kurikulum 2013. "Ini kita minta agar kepala Dinas Pendidikan menyampaikan kepada sekolah-sekolah tersebut," imbuhnya.--mcr/nal.