"Walikota Pekanbaru bohongi Pemerintah Pusat. Status lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT) bermasalah. Sehingga jelas saja, jika pemerintah pusat mengetahui masalah ini, tentu proyek KIT akan dihentikan. Memang seharusnya proyek KIT ini dihentikan, sebab lahan yang akan digunakan KIT pun berada dalam status quo," terang Riswan.

Dia berharap agar para anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, bisa membela kepentingan masyarakat luas. "Seyogyanya para anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat juga berpihak mengedepankan kepentingan rakyat," harapnya.

Aksi serupa juga terjadi di Pekanbaru. Seribuan mahasiswa dan pemuda menggelar demonstrasi ke Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mereka long march sambil membentangkan spanduk yang berisi sejumlah tuntutan.

Sebelumnya diberitakan, Pemko Pekanbaru akan melakukan pembebasan lahan seluas 1.500 hektare di KIT sebagai lokasi pembangunan industri hilir minyak sawit mentah.

"Ini pembebasan tahap pertama luasnya 1.500 hektare lebih dari 3.000 hektare di wilayah KIT," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT di Pekanbaru, Minggu (26/1). Dikutip dari Antara.

Firdaus mengatakan tindakan pembebasan lahan KIT ini dilakukan setelah ditetapkannya wilayah itu sebagai salah satu kawasan strategis industri nasional beberapa waktu lalu, di mana KIT masuk dalam 14 Kawasan Industri Strategis untuk Pulau Sumatera.

Untuk Provinsi Riau, hanya ada dua daerah yang masuk, yaitu Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya dan Kabupaten Siak di daerah Tanjung Buton.

Dikatakan Firdaus, dengan dibukanya kawasan itu maka akan menyediakan ratusan ribu lapangan pekerjaan. Sebab, investasi yang bakal ditanam di lahan seluas itu mencapai Rp28 triliun.***