RIAUIN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan, menegaskan bahwa pemberian uang atau mahar partai politik untuk pencalonan kepala daerah melanggar UU sehingga bisa ditindak.

"Partai politik dilarang menerima uang atau barang dalam bentuk apapun kaitannya dengan mencalonkan seseorang menjadi calon bupati, walikota atau gubernur," kata Rusidi Rusdan dalam wawancaranya bersama Mata Pena Eka Putra, baru-baru ini.

Cuma sebelum diproses, pelapor --jika itu sebuah laporan dari masyarakat-- ada syarat formil dan materil yang harus dipenuhi. Syarat formilnya ada pelapor, ada terlapor, ada barang bukti, ada kronologis kejadian.

Tapi, lanjut Rusidi, ada satu hal lagi yang harus diberi perhatian, yakni tidak melewati batas pelaporan. "Nah batas pelaporan itu sebuah pelanggaran Pemilu itu 7 hari sejak kejadian atau diketahui atas terjadinya pelanggaran tersebut," sebut Rusidi.