Ia juga mengatakan mulai berdagang di SPR Plaza Padang sudah cukup lama yaitu sejak SPR didirikan.

"Selain itu, kios tempat saya berdagang ini sudah milik saya sendiri, dan bukan disewa lagi. Akan tetapi, sampai saat ini saya masih belum mendapatkan sertifikat kepemilikannya, sempat dijanjikan sejak tiga tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang belum diberikan juga," katanya.

Ia mengeluhkan saat ini jumlah penjualan pakaian di kiosnya menurun drastis, bahkan dalam satu hari sempat tidak ada satupun pembeli yang membeli barang dagangannya.

"Sementara tagihan yang akan kami bayarkan juga cukup besar," ujar dia.

Pedagang lainnya, Neli (36) juga mengeluhkan hal yang sama sejak pandemi COVID-19 jumlah pembeli yang berkunjung ke kiosnya sangat sepi.

"Bahkan menjelang Lebaran 1441 Hijriah lalu, tidak terlalu banyak pakaian yang terjual, karena masih masa PSBB dan kios hanya dibuka dua Minggu saja," kata dia.

Sementara, Kepala Bagian Umum SPR Plaza Padang Bharata Laksamana mengatakan SPR Plaza Padang akan tetap bertanggung jawab pada pedagang terhadap pengadaan listrik dengan cara menyewakan genset.

"Pemakaian genset ini sudah berlangsung sejak Mei 2020 yang lalu, karena belum dibayarkannya tagihan listrik ke PLN," ujar dia.

Ia juga mengatakan saat ini kendala di SPR Plaza Padang sendiri tidak ada. Hanya saja, kata dia jumlah kios masih banyak yang belum terjual, seperti di lantai dua banyak yang tutup dan tidak buka sepenuhnya, sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan tetap untuk satu gedung.

"Saat ini kios yang sudah dipakai oleh pedagang hanya di lantai dasar," kata dia.

Ia menyebutkan total kios di SPR Plaza Padang sekitar 1.000, tetapi saat ini baru terisi sekitar 300 kios di lantai dasar.

"Lantai atas sebetulnya sudah ada yang punya. Namun pemiliknya masih belum membayarkan iuran bersama," kata dia.

Kemudian ia mengatakan kebanyakan kios yang ada di SPR Plaza Padang sudah dimiliki para pedagang.

Lebih lanjut, terkait tunggakan retribusi SPR Plaza Padang yang mencapai Rp7,5 miliar ke Pemkot Padang, Bharata belum bisa memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.

"Terkait persoalan itu saya tidak punya kebijakan untuk menjawabnya, kita tunggu dulu penjelasan dari atasan saya, Minggu depan rencananya akan diakan pertemuan dan dijelaskan saat pertemuan itu," pungkasnya.***