RIAUIN.COM - Sejumlah wali murid di Kabupaten Kuansing mulai mengeluhkan biaya paket internet yang semakin membengkak sejak proses belajar dalam jaringan (daring) diberlakukan.

Apalagi disaat perekonomian sulit, wali murid harus tetap membelikan kuota internet bagi anaknya. Karena  
situasi memang mengharuskan pelajar untuk tetap di rumah selama pendemi Covid 19 berlangsung.

"Hidup sulit, ditambah lagi biaya paket internet yang harus kami penuhi. Sudah lengkaplah penderitaan kami," ujar Rena, salah seorang wali murid di Kecamatan Hulu Kuantan.

Warga lainnya, Ida pun mengeluhkan hal yang sama. Sebelum Covid 19 lalu, ia selaku wali murid hanya cuma menyisihkan uang jajan sekolah untuk anaknya. 

Namun sekarang, kata Ida, pengeluaran ditambah lagi untuk biaya paket. "Uang jajannya tetap, malah ditambah biaya kuota internet, ini yang cukup memberatkan," kata Ida.

Sementara itu, aktivis Pospera Riau, Khairul Ihsan Chaniago mengaku banyak mendengar keluhan para wali murid yang seperti itu. Yang membuat miris, kata Khairul, wali murid yang berprofesi sebagai petani karet.

Dengan harga karet yang terus merosot saat ini, para petani benar benar merasakan stuasi paceklik. "Ditambah lagi dengan biaya paket internet, apa gak mumet wali murid," tutur Khairul Ihsan.

Padahal, kata Khiarul, dalam petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan untuk pembelian kuota internet murid. 

"Tapi kenapa tidak dilakukan sekolah?" ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuansing, Jupirman melalui Sekretaris Dinas, Masrul Hakim mengakui jika dana Bos itu bisa dipergunakan untuk pembelian paket internet.

" Di Juknis boleh, tapi di RKA mungkin tidak ada," kata Masrul.

Alasan tidak dimasukannya pembelian paket internet itu dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), kata Masrul, karena pihak sekolah merasa sulit untuk mengontrol penggunaannya oleh siswa.

Kendatipun demikian kata dia, jika pendemi Covid 19 ini belum juga usai, maka pihaknya akan memasukkan pembelian paket internet siswa dalam RKA.

"Seluruh sekolah boleh sebetulnya, karena Juknisnya memboleh kan. Tapi di RKAS  sekarang yang dibuat sekolah gak ada, makanya tak bisa. Kedepan akan kita lakukan," tutup Masrul. - hen