Karena dia menengok, warga yang tidak terdata itu kebanyakan bagian dari yang bukan pendukung kades terpilih. "Mestinya hal semacam ini tidak boleh lagi. Karena kita semua terdampak," ujarnya.

Tidak hanya itu yang membuat warga kesal. Sahril juga mempertanyakan soal dana Bumdes yang telah raib. Nilainya mencapai Rp60 juta.

Kabarnya dana tersebut dibawa kabur oleh bendahara Bumdes itu sendiri. Sampai saat ini, menurutnya, belum jelas ujung pangkal penyelesaiannya.

Warga lainnya, Kasasih, juga mempertanyakan komitmen Kades soal visi dan misi saat mau mencalonkan dulu. "Kades harus komit dengan apa yang diucapkan saat visi dan misi lalu. Nah, sekarang bagaimana. Seluruh masyarakat harus diayomi. Apapun itu harus dimusyawarahkan," tuturnya.

Sampai detik ini, kata Kasasih, nasib Bumdes itu belum diketahui ujung pangkalnya. "Yang semacam ini kan harus dicari jalan penyelesaiannya," desaknya.

Hadir saat mediasi tadi pihak dari Dinas Sosial dan Polsek dan Camat Hulu Kuantan. 

Sebenarnya pertemuan warga dengan pihak Kades dan Dinas Sosial Pemkab Kuansing tadi siang hanya khusus soal data penerima bantuan tunai. Sehingga teekait raibnya dana Bumdes Lubuk Ambacang tidak terlalu dibahas oleh pihak Dinas Sosial.

"Maaf, sekarang kita bahas soal data bantuan saja dulu ya, kalau soal Bumdes itu bidang yang lain," kata Nia Kusniati selaku pihak mewakili Dinas Sosial.

Menurut Nia, pihaknya telah mengimput data sesuai dengan yang diajukan pemerintahan desa. Namun ada beberapa data yang eror. 

Nah, data eror ini, kata Nia, diajukan sebagai penerima bansos kabupaten. Nia menyebutkan, baantuan Covid 19 ini terdiri dari beberapa macam. 

"Ada bantuan kemensos, kabupaten, BLT DD," kata Nia.

Selain itu, ujarnya, juga ada bantuan PKH. Penerima PKH tidak boleh mendapatkan bantuan dari kemensos maupun BLT DD.

Jadi, ujar Nia, jika masih ada warga Lubuk Ambacang yang belum terdata sebagai penerima bantuan, pihaknya menganjurkan agar dalam pertemuan tadi siang mencari solusi secara bermusyawarah. - hen