"Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang bisa saja terjadi ke depan, bahwa memang kita disoroti oleh semua elemen terkait jadi selama masa pandemi. Soal data-data ini kalau tidak hati-hati bisa berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan," sebutnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar Zumrotun mengatakan,  bahwa kehadiran mereka berkaitan dengan Bansos terhadap masyarakat pada masa covid-19, karena banyaknya persoalan-persoalan dengan bansos ini. Untuk di Kabupaten Kampar sendiri kata dia juga mengalami mekanisme refocusing anggaran sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Indonesia. 

"Kami ingin mengetahui mekanisme yang dijalankan Dinsos Siak itu seperti apa dalam hal memberikan bantuan, lalu berapa floating anggaran untuk terjadinya refocusing ini. Kemudian selanjutnya terkait data, verifikasi dan validasi data melibatkan lintas sektor itu seperti apa," ungkapnya.

Menjawab pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Rubiati menerangkan, bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanganan Covid-19 Kabupaten Siak sudah dilakukan secara terintegrasi, dan melakukan sinkronisasi antara satu OPD dengan OPD lainnya yang terkait di dalam Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Siak.

"Menyikapi banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan pada saat penanganan Covid-19, Pemkab Siak membuat alur bagaimana data dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkab tidak terjadi tumpang tindih di dalam pemberiannya" jelasnya.

Alur mekanisme yang dilakukan, lanjutnya,  mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Alur melakukan verifikasi dan validasi data melalui fasilitator, puskessos dan supervisor. 

"Dimulai dari desa, oleh fasilitator dan kepala desa dimusyawarahkan di kampung dan hasil musyawarah dikirimkan ke kecamatan. Di kecamatan diverifikasi dan divalidasi oleh camat bersama supervisor kemudian baru di tetapkan dalam surat keputusan," paparnya. 

Selainjutnya, lanjut dia,  camat mengirimkan usulan ke Bupati melalui Dinas Sosial, untuk dilakukan verifikasi dan validasi tingkat kabupaten dengan melibatkan Sekda, Asisten, dan dinas-dinas terkait. Jadi proses ini sudah dilakukan secara berlapis-lapis, mekanisme yang sudah dilakukan mulai dari tahap lapisan paling bawah sekali.(rls/adv)