Terancam Tak Terima Gaji akibat Corona, Guru SMA/SMK Swasta Mengadu ke DPRD Riau
Asri Auzar.
PEKANBARU, RiauIN - Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK/SMA swasta Pekanbaru, M Jefry mendatangi kantor DPRD Riau, Selasa (28/4). Dia mengadukan persoalan belum dicairkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah. Padahal kondisi guru SMA/SMK swasta juga memprihatinkan akibat dampak Covid-19.
Dia menuturkan hampir semua guru SMA/SMK swasta terdampak pandemi Covid-19 lantaran banyak para pelajar yang tak mampu membayar SPP karena perekonomian keluarga mereka terdampak dari wabah virus tersebut. Aktivitas belajar mengajar yang dilakukan secara daring pun, membuat sekolah swasta tak terlalu membebani para murid.
"Karena memang 100 persen dari alokasi gaji guru berasal dari SPP siswa, sedangkan kondisi saat ini siswa hanya belajar dari rumah secara daring. Banyak walimurid yang tak mampu membayar SPP karena ekonominya terdampak Covid-19. Ini juga sangat berdampak pada sekolah yang mengalami kesulitan dalam mencari jalan keluar pembayaran gaji guru," ucapnya, Selasa (28/4), dilansir Antara.
Pihak sekolah sangat mengharapkan dicairkannya dana BOSDa karena sesuai aturan pengalokasiannya 50 persen diperuntukkan bagi pembayaran gaji guru. Jika BOSDa tak dicairkan, maka gaji guru swasta terancam tak dibayarkan.
"Sementara itu, pencairan dana BOSDa pada sekolah swasta hingga hari ini tidak dapat dilaksanakan, karena ada postur anggaran yang tidak sesuai penempatannya," ucapnya.
"Dinas pendidikan beralasan BOSDa sekolah swasta mesti merupakan bantuan tak langsung agar bisa segera dicairkan padahal sejak awal dana BOSDa swasta tergabung dengan dana BOSDa negeri dengan pos anggaran melalui bantuan langsung. Dana BOSDa negeri justru sudah cair, sementara kami harus menunggu APBD-P untuk dicairkan," sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar menanggapi keluhan itu. Dia meminta agar Pemprov Riau mencarikan solusi terkait nasib guru swasta tersebut.
"Anggaran untuk Covid-19 saja bisa bergeser. Apalagi Ini pos anggarannya sudah ada tapi tidak bisa dicairkan? Ini kan aneh, katanya harus pula menunggu pembahasan APBD Perubahan. Sementara kita tak tau apakah bakal dibahas APBD P nantinya. Padahal para guru ini sama nasibnya dengan masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap Asri.
Ketua Demokrat Riau ini mendesak agar Dinas Pendidikan segera mencairkan dana BOSDa swasta. Karena nasib guru sangat tergantung dari pengalokasian anggaran tersebut.
"Kalau bisa segera dicairkan dana BOSDa itu, biar guru swasta ini juga bisa terima gaji," jelas Asri.(nal).
Berita Lainnya
Pemprov Riau Siapkan Rekrutmen Fleksibel Perawat untuk Perkuat Layanan Kesehatan Daerah
Pemprov Riau Andalkan Data BPS untuk Arah Kebijakan dan Anggaran Daerah
Desak Tambahan Anggaran Pusat, Pemprov Riau Minta Komisi X DPR RI Perhatikan Kebutuhan Daerah
Gandeng Budayawan Riau, Flyover Simpang Panam Dirancang Jadi Ikon Baru Pekanbaru
Kepercayaan Publik Naik, Indeks Anti-Korupsi Layanan Pajak di Riau Tembus 96,91
Lahan Target Tuntas Akhir 2026, Pembangunan Fisik Flyover Simpang Panam Dimulai 2027
Pemprov Riau Siapkan Rekrutmen Fleksibel Perawat untuk Perkuat Layanan Kesehatan Daerah
Pemprov Riau Andalkan Data BPS untuk Arah Kebijakan dan Anggaran Daerah
Desak Tambahan Anggaran Pusat, Pemprov Riau Minta Komisi X DPR RI Perhatikan Kebutuhan Daerah
Gandeng Budayawan Riau, Flyover Simpang Panam Dirancang Jadi Ikon Baru Pekanbaru
Kepercayaan Publik Naik, Indeks Anti-Korupsi Layanan Pajak di Riau Tembus 96,91
Lahan Target Tuntas Akhir 2026, Pembangunan Fisik Flyover Simpang Panam Dimulai 2027