PILIHAN
Antisipasi Penyebaran Covid-19
Gubri: Daerah yang Mau Menerapkan PSBB Silakan, Tapi Pelajari Dulu Kesiapannya
Gubernur Riau H Syamsuar. (F: net)
PEKANBARU, Riauin.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar tidak melarang jika ada Bupati/Walikota yang ada di Kabupaten/Kota se-Riau untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan syarat kesiapan daearah tersebut harus benar-benar mapan.
"Setiap kali rapat (video conference) saya selalu mengingatkan kepada bupati dan walikota, kalau mamang mau PSBB, ya silahkan. Nanti saya yang akan mengajukan permohonan ke pusat. Tapi sebelum PSBB, harus diliat dulu kesiapan daerah tersebut. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan, dan akhirnya malah menimbulkan kekacauan,"kata Gubri, Jumat (10/4/2020).
Dijelaskannya, dalam memberlakukan PSBB harus mempunyai perhitungan yang mapan salah satunya dengan penerapan PSBB ini otomatis akan membatasi gerak masyakarat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
"Hal utama dan paling mendasar untuk dipikirkan dalam penerapan PSBB adalah ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat harus dapat terpenuhi. Dimana dalam situasi seperti itu sangat rawan terjadi gejolak sosial,"sebutnya.
Lanjutnya, warga di daerah masing-masing juga harus mengerti dan bisa memaklumi kebijakan tersebut, Intinya kenapa pemerintah memberlakukan PSBB harus di pahami. "Sebab, jika tidak, dikhawatirkan akan ada gelombang protes dari masyarakat, yang jelas masyarakat tidak biasa dengan hal baru seperti ini,"jelasnya.(rls/vie)
"Setiap kali rapat (video conference) saya selalu mengingatkan kepada bupati dan walikota, kalau mamang mau PSBB, ya silahkan. Nanti saya yang akan mengajukan permohonan ke pusat. Tapi sebelum PSBB, harus diliat dulu kesiapan daerah tersebut. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan, dan akhirnya malah menimbulkan kekacauan,"kata Gubri, Jumat (10/4/2020).
Dijelaskannya, dalam memberlakukan PSBB harus mempunyai perhitungan yang mapan salah satunya dengan penerapan PSBB ini otomatis akan membatasi gerak masyakarat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
"Hal utama dan paling mendasar untuk dipikirkan dalam penerapan PSBB adalah ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat harus dapat terpenuhi. Dimana dalam situasi seperti itu sangat rawan terjadi gejolak sosial,"sebutnya.
Lanjutnya, warga di daerah masing-masing juga harus mengerti dan bisa memaklumi kebijakan tersebut, Intinya kenapa pemerintah memberlakukan PSBB harus di pahami. "Sebab, jika tidak, dikhawatirkan akan ada gelombang protes dari masyarakat, yang jelas masyarakat tidak biasa dengan hal baru seperti ini,"jelasnya.(rls/vie)
Berita Lainnya
Sekwan DPRD Riau Evaluasi Pejabat Baru, Penempatan Jabatan Belum Permanen
Legalisasi Tambang Rakyat Kuansing Terkendala Aturan, Biaya Pascatambang Jadi Sorotan Ketua DPRD Riau
Disdik Riau Larang Sekolah Manipulasi Data dan Pungli dalam Penerimaan Murid Baru
Sinergi Pemprov Riau dan Baznas Biayai Rujukan Sembilan Warga Kurang Mampu ke Jakarta
Kebakaran Lahan di Pulau Rupat Meluas, Manggala Agni Datangkan Bantuan Personel dari Jambi
Harga CPO dan Kernel Merosot, Pendapatan Petani Sawit Riau Turun Sepekan ke Depan
Sekwan DPRD Riau Evaluasi Pejabat Baru, Penempatan Jabatan Belum Permanen
Legalisasi Tambang Rakyat Kuansing Terkendala Aturan, Biaya Pascatambang Jadi Sorotan Ketua DPRD Riau
Disdik Riau Larang Sekolah Manipulasi Data dan Pungli dalam Penerimaan Murid Baru
Sinergi Pemprov Riau dan Baznas Biayai Rujukan Sembilan Warga Kurang Mampu ke Jakarta
Kebakaran Lahan di Pulau Rupat Meluas, Manggala Agni Datangkan Bantuan Personel dari Jambi
Harga CPO dan Kernel Merosot, Pendapatan Petani Sawit Riau Turun Sepekan ke Depan