Kondisi Jembatan tak Layak
Ardiansyah : Pengelola Pelabuhan Tanjung Pal Tolong Gunakan Hati

MERANTI,
riauin.com-- Berbagai langkah sudah dilakukan Pemerintan Kepulauan Meranti seperti menyurati Gubernur Riau dan Kapolda Kapolda Riau serta hearing bersama Komisi II DPRD Kepulauan Meranti dengan pihak penyelenggara jasa angkutan laut (Spedboat Nagaline) dalam memberikan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkuta laut yang melewati Pelabuhan Tanjung Pal Buton Kabupaten Siak.

Tetapi hal tersebut terkesan sia-sia, karena pihak pengelol pelabuhan kurang memperhatikan fasilitas pelabuhan. Salah satunya kondisi jembatan yang berlubang dan patah dapat membahayakan penumpang tak kunjung diperbaiki.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti yang sering menggunakan jasa angkutan laut tersebut geram  dengan kondisi pelabuhan yang dinilai tidak layak dan membahayakan keselamatan pengguna jasa angkutan laut tersebut.

"Kondisi pelabuhan atau jembatan sudah berbahaya sekali. Sementara aktivitas dipelabuhan tersebut sangat tinggi. Lihatlah kondisinya, sementara penumpang yang melewati pelabuhan ini harus membayar 5.000 per orang dan untuk barang sebesar 10.000 per potong, sementara waktu kita memakai pelabuhan pemerintah pungutan ini tidak ada sama sekali," ungkapnya.

Dalam menjalankan usahanya pihak pelabuhan rakyat Tanjung Pal Buton juga harus menggunakan hati. Jangan hanya mengejar untung tapi keselamatan penumpang tak diperhtikan. 

"Masyarakat sudah membayar dan tolong pelabuhannya yang patah untuk diperbaiki sebelum ada masyarakat yang menjadi korban, kalau difikirkan lagi biaya yang dipungut tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima, minimal keselamatan penumpang yang diutamakan," tegas Ardianyah.

Diketahui sebelumnya Komisi II DPRD Kepulauan Meranti sudah melakukan hearing bersama Dinas Perhubungan dan juga pihak jasa pelayaran yaitu Spedboat Nagaline, Selasa (25/02/2020)

Didalam hearing tersebut pihak perusahaan sudah memberikan opsi lain kepada pengelola Pelabuhan Tanjung Pal, seperti membayar 3 juta perbulan dan menambah gerobak, tetapi ditolak pengelola dan masyarakat di sana.(rls,Syah)