INHU, Riauin.com - Tokoh Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Muhammad Amin SE MSi mengajak seluruh masyarakat mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri 1440 H/2019. Selain itu, Amin juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi.

Hal ini disampaikan Amin karena ia menilai berdasarkan kondisi terjadinya aksi 22 Mei 2019. Pasca kejadian itu masyarakat diharapkan tidak mengkait-kaitkan permasalahan tersebut di suasana menjelang lebaran Idul Fitri. Untuk itu ia minta angan terpengaruh oleh orang-orang yang mencoba memprovokasi untuk berbuat kerusuhan.

"Idul Fitri adalah hari besar umat muslim, jadi gunakan waktu sebaik-baiknya dengan keluarga, saudara, rekan teman. Kita jaga Kamtibmas dari semua permasalahan yang ada," imbuhnya.

Menurutnya, di bulan Ramadan ini seharusnya lebih memperbanyak amal ibadah, silaturahmi, dan menjadi momentum untuk mendinginkan ketegangan pasca Pemilu tahun 2019.

"Lupakan perbedaan pilihan pada saat Pilpres dan mari menjalankan ibadah puasa dengan khidmat serta menjaga kondusifitas menjelang Idul Fitri 1440 H tahun ini," ajaknya.

Menurutnya, aksi yang terjadi bukan salah satu pemecahan masalah, malah hanya akan menambah kekisruhan yang ada. Di sisi lain, dirinya mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang berhasil mengamankan para pelaku perusuh yang diduga ditunggangi oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab.

Meski demikian, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ini juga mengatakan situasi dan kondisi terutama di Kabupaten Inhu masih dalam aman dan terkendali. Masyarakat masih bisa mengendalikan pemikiran yang mengajak kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat luas.

"Sejauh ini pasca aksi 22 mei, Kabupaten Inhu masih dalam keadaan aman dan kondusif. Untuk itu saya sangat mengapresiasi sikap masyarakat yang sudah sangat bijak untuk tidak ikut-ikutan dalam aksi 22 Mei kemarin," pungkas Amin.

Dengan begitu, Amin menyampaikan lagi agar masyarakat dapat mempercayai dan menyerahkan apa yang nantinya menjadi keputusan KPU dan siapa yang akan menjadi Presiden-Wakil Presiden 2019-2024.

"Kita percayakan kepada KPU. Kalau ada indikasi kecurangan, pihak yang merasa dicurangikan bisa menggugat ke MK. Biar MK yang menangani semua sengketa permasalahannya," sebutnya.(int/nol)