PEKANBARU, Riauin.com - Untuk yang kesekian kalinya, Perwakilan guru bersertifikasi dan Ketua PGRI Kota Pekanbaru menemui Walikota Pekanbaru, Firdaus. Kedatangan para guru ini tak lain untuk kembali menanyakan soal Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sesuai dengan surat balasan dari pihak kementerian.

Dari pantauan wartawan di lokasi, polemik penghapusan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 7 tahun 2019 tentang peniadaan TTP tidak akan berlanjut. Hal ini terlihat dari tegasnya orang nomor satu di Pekanbaru menjelaskan soal polemik para guru bersertifikasi dan tidak akan membayarkan tuntutan para guru bersertifikasi sesuai dengan balasan surat dari Kementerian terkait.

Firdaus mengatakan, ada sekitar 15 ribu guru di Pekanbaru yang membantu pemerintah di Kota Pekanbaru. Dimana 3.000-an diantaranya guru PNS bersertifikasi.

“Lantas apakah dengan membayar sertifikasi kita adil? Terus 12 ribu guru lainnya nasibnya bagaimana,” tanya Firdaus kepada perwakilan guru yang hadir.

Firdaus juga tak terima jika dirinya disebut tak memperhatikan guru. Karena menurutnya, ada 12 ribu guru lainnya yakni guru MDTA, GTT, honor dan guru komite yang juga harus Pemko Pekanbaru perhatikan.

“Tiap guru honor, GTT, komite dan MDTA serta guru agama mendapatkan tambahan penghasilan Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu perbulan. Sementara guru bersertifikasi menerima lebih diatas mereka,” cakapnya.

Namun orang nomor satu di Pekanbaru ini berjanji akan menghitung kembali anggaran yang ada jika para guru tetap memaksakan menerima tuntutannnya.

“Jika memang ada, bisa kita bayarkan (tunjangan guru PNS bersertifikasi), dengan catatan peningkatan kesejahteraan guru lainnya juga akan dihitung,” imbuhnya.

Di sisi lain, Raja Ira salah seorang perwakilan guru sertifikasi, menyebutkan pihaknya selama ini turun ke jalan melakukan aksi untuk mengingatkan Walikota Pekanbaru, Firdaus.

Pihaknya masih berharap Wali Kota Pekanbaru akan menghitung ulang anggaran yang dituntut para guru sertifikasi.

“Semoga tuntutan para guru bisa dibayarkan dan niat baik dari Pak Walikota tetap ada,” pungkasnya.(int/nol)